Kompas.com - 07/12/2020, 22:05 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAKetua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan distribusi alat pelindung diri (APD) bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah di atas 80 persen.

Menurut Arief, bahkan ada beberapa daerah yang sudah menerima 100 persen.

"Secara keseluruhan proses produksi dan distribusi (APD) laporan per hari ini sampai pukul 17.00, rata-rata sudah di atas 80 bahkan beberapa daerah sudah 100 persen," kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (7/12/2020).

Ia mengatakan, distribusi APD memang dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pengamanan di lapangan.

Arief menegaskan, APD akan tiba di tiap tempat pemungutan suara (TPS) paling lambat pada 8 Desember malam atau satu hari sebelum hari pemungutan suara.

"Kita atur bertahap agar memudahkan proses distribusi dan pengamanan," tuturnya.

Baca juga: Dikawal Ratusan Personel Polisi, KPU Distribusikan Logistik Pilkada Solo 2020

Selain itu, Arief melaporkan soal adanya petugas KPPS yang diketahui reaktif berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) Covid-19.

KPU telah meminta petugas KPPS yang hasil tesnya reaktif untuk melakukan tes lanjutan secara mandiri. Jika hasilnya positif Covid-19, maka mereka tidak ditugaskan dan akan digantikan.

"Tapi jika tidak dapat pengganti, sepanjang jumlah petugas KPPS lima orang, maka mereka masih bisa menjalankan tugas," ujar Arief.

Berikutnya, menurut Arief, jumlah calon pemilih yang belum merekam e-KTP terus berkurang. Bahkan di sejumlah lembaga pemasyarakatan dilakukan perekaman e-KTP.

Ia pun optimistis Pilkada 2020 pada 9 Desember akan terselenggara dengan baik.

"Secara umum sepanjang tidak ada peristiwa luar biasa, dalam pantauan kami pelaksanaan pilkada bisa dikatakan siap dilaksanakan 9 Desember," ucap Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X