Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Masyarakat Melihat Korupsi Makin Parah

Kompas.com - 06/12/2020, 17:27 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

“Penurunan itu tajam. Ini bisa menjadi sinyal bagi kita untuk melihat bahwa masyarakat melihat korupsi makin parah dalam konteks upaya pencegahan dan penegakan hukum,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Berdasarkan survei LSI pada Desember 2018, sebanyak 42,7 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin baik dalam upaya pencegahan korupsi.

 

Sementara, pada survei yang dilakukan LSI pada periode 29 November hingga 3 Desember 2020, persentasenya menurun menjadi 28,3 persen.

Kemudian, sebanyak 22,2 persen responden menilai kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum terhadap pelaku korupsi semakin baik. Padahal, pada survei Desember 2018 menunjukkan persentase sebesar 44,1 persen.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Hasil Revisi

 

Dalam hal praktik korupsi, survei pada November-Desember 2020 menunjukkan sebanyak 45,6 persen responden menilai korupsi semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Sedangkan, 23 persen responden menilai praktik korupsi menurun dalam dua tahun terakhir.

Kemudian, 30,4 persen responden berpendapat praktik korupsi dalam dua tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan dan sisanya sebesar 1 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Jika dibandingkan selama 2016 hingga 2020, responden yang menilai korupsi meningkat persentasenya cenderung menurun.

Akan tetapi, jika dibandingkan antara Oktober 2020 dengan Desember 2020, terjadi peningkatan dari 39,6 persen menjadi 45,6 persen.

“Kalau kita bandingkan dengan yang menyatakan korupsi menurun, yang menyatakan korupsi meningkat itu tetap jauh lebih banyak,” tuturnya.

“Itu artinya persepsi terhadap tingkat atau menurunnya korupsi masih cenderung negatif,” imbuh dia.

Baca juga: Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Djayadi menuturkan, hasil survei yang ia paparkan bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan.

Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak.

Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon dengan responden. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com