Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Kompas.com - 05/12/2020, 09:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins.

Pemanggilan yang dilakukan pada Jumat (4/12/2020) oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, Duta Besar Ngurah Swajaya itu dilakukan atas instruksi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua," ujar Faiza ketika dikonfirmasi pada Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Atas protes keras itu, lanjutnya, Dubes Jenkins berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah Inggris.

"Dubes Jenkins juga menegaskan posisi Pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," tambah Faiza.

Benny Wenda yang merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020.

Benny juga menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, sejak dulu, Benny sudah dekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kakaknya, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua.

Baca juga: Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura. Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini pada Desember 2001.

Kemudian, pada 2002, Benny Wenda ditangkap polisi lantaran dituding menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.

Lalu, pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Nugini hingga kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris.

Tak lama kemudian, pada 2003, Benny memperoleh suaka dari Pemerintah Inggris dan menetap di sana bersama keluarganya.

Lama menetap di Inggris membuat Benny memiliki jaringan internasional yang luas. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tak hanya di situ, jejaring internasional Benny Wenda semakin berkembang lewat penghargaan yang ia terima dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Nasional
PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

Nasional
Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Nasional
PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

Nasional
KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma 'Bargaining' PKS

PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma "Bargaining" PKS

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas 'Ransomware', Data Cadangan Diduga Rusak

Pusat Data Nasional Diretas "Ransomware", Data Cadangan Diduga Rusak

Nasional
Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com