Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Kompas.com - 04/12/2020, 19:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, sesuai ketentuan, alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tiba satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Hal tersebut disampaikan Raka, menanggapi anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala yang menyatakan pendistribusian APD di 30 KPUD masih belum maksimal.

"APD yang dibutuhkan di TPS itu misalnya masker, hand sanitizer, thermogun, alat cuci tangan dan sebagainya, ini bisa terus bergerak dan pada H-1 sudah siap di TPS," kata Raka dalam talkshow BNPB bertajuk "Investigasi Kesiapan APD Pilkada" secara virtual, Jumat (4/12/2020).

Ia menjelaskan, pendistribusian APD dilakukan secara bertahap untuk menjaga agar logistik maupun APD dalam pengawasan yang tepat.

"Kami pernah ada pengalaman logistik itu dikirim lebih awal di desa kelurahan, ternyata tidak ada yang menjaga. Dan ini jadi temuan oleh pengawas, jadi konsen kita adalah bagaimana ini disiapkan dengan baik," ujar Raka.

Baca juga: Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Awalnya, dalam diskusi tersebut, anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, pendistribusian APD dari 30 KPUD ke petugas KPPS menjelang Pilkada 2020 belum maksimal.

Adrianus mengatakan, hal tersebut merupakan hasil investigasi Ombudsman pada 28 hingga 30 November 2020,

"Kami catat penerimaan barangnya dari KPUD, baru menerima sekitar 30 persen yang barang-barang yang harus diterima untuk beberapa item contoh pengukur suhu tubuh, baju hazmat masih rendah penerimanya," kata Adrianus.

Berdasarkan hal tersebut, Adrianus mengharapkan, KPUD dapat mempercepat proses pendistribusian APD menjelang hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

"Harapan kami lewat studi ini, KPUD dan KPU pusat mempercepat prosesnya, bergegas lah sehingga H-2 semua sudah sampai di TPS dan KPPS bisa melakukan simulasi," ujarnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com