Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 yang usulannya mencapai Rp 173,2 juta per bulan hanya dari pendapatan langsung.

Menurut Daniel, meski keuangan daerah mampu memberikan gaji besar, kondisi kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 perlu jadi pertimbangan.

"Meski pun daerah dianggap mampu memberikan gaji besar kepada anggota dewan, namun kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi (pandemi) Covid-19," kata Daniel saat dihubungi, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Minta Kenaikan Gaji, Anggota DPRD DKI Dianggap Salah Gunakan Wewenangnya

Ia mengatakan, masyarakat sedang berhadapan dengan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daniel berharap hal tersebut jadi perhatian DPRD DKI dalam menganggarkan gaji bagi anggota Dewan.

Daniel menyebut APBD semestinya diprioritaskan untuk kepentingan publik.

"APBD itu harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan," tegasnya.

Menurut Daniel, jangan sampai ada ketimpangan anggaran gaji pejabat dengan pembangunan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai ada ketimpangan antara anggaran untuk pendapatan/gaji pejabat dan anggaran untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucap Daniel.

Diberitakan, berdasarkan rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta, tiap anggota diusulkan mendapatkan gaji Rp 8,38 miliar per tahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, maka tiap anggota DPRD DKI Jakarta mengantongi gaji bulanan sebesar Rp 698,6 juta per bulan. Besaran itu termasuk pendapatan langsung dan tidak langsung.

Pendapatan langsung meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras. Kemudian, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan transportasi.

Jika ditotal, pendapatan langsung yang diterima tiap anggota DPRD DKI Jakarta tiap bulan sedikitnya sebesar Rp 173.249.250 dalam usulan itu.

Sebagai perbandingan, pendapatan langsung anggota DPR RI sedikitnya hanya sekitar Rp 54 juta. Angka ini jauh lebih kecil dari usulan gaji anggota DPRD DKI.

Baca juga: Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Fantastis, Ini Perbandingan dengan DPR RI

Selain itu, anggota DPRD DKI memperoleh pendapatan tidak langsung di antaranya, uang kunjungan dalam provinsi, kunjungan luar provinsi, dan kunjungan lapangan komisi.

Pendapatan tidak langsung lainnya, seperti tunjangan reses per tahun, bimbingan teknis sekwan (luar daerah), dan bimbingan teknis fraksi (luar daerah). Ada pula uang kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan demikian, jika ditotal seluruhnya, seorang anggota DPRD DKI Jakarta bisa menerima gaji Rp 8,38 miliar dalam satu tahun.