Kompas.com - 03/12/2020, 16:01 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8/2020). Bambang Soesatyo datang ke Surabaya untuk menghadiri acara penyerahan jalan yang dibangun pengembang properti kepada Pemkot Surabaya sekaligus mensosialisasikan Empat Pilar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoKetua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8/2020). Bambang Soesatyo datang ke Surabaya untuk menghadiri acara penyerahan jalan yang dibangun pengembang properti kepada Pemkot Surabaya sekaligus mensosialisasikan Empat Pilar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas dan terukur menyusul adanya deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang diprakarsai pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Menurut Bamsoet, pemerintah wajib mengambil tindakan guna menjaga marwah kedaulatan negara.

"Mendukung Pemerintah RI untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah diplomatik serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan RI," ujar Bamsoet dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Bamsoet menyatakan, perbuatan ULMWP yang menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden dalam Pemerintahan Sementata Papua Barat merupakan tindakan makar terhadap negara.

Terlebih, apa yang dilakukan Benny Wenda juga tak sepenuhnya mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua.

"Fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Papua mendukung Benny Wenda sebagai Presiden Papua," kata Bamsoet.

Baca juga: Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Ia menambahkan bahwa Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan Papua Barat sebagai bagian dari integrasi Indonesia juga telah lama mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Untuk itu, Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keutuhan NKRI dari upaya Benny Wenda membuat negara Papua Barat.

"Karenanya Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi dan menjaga setiap wilayah NKRI, termasuk Papua Barat," ucap Bamsoet.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Baca juga: KSP: Deklarasi Benny Wenda Dapat Dianggap Melawan Hukum Nasional

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Nasional
Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Nasional
Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Nasional
UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

Nasional
Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Nasional
Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Nasional
Kontras Sebut 'Virtual Police' Jadi Alat Represi Baru

Kontras Sebut "Virtual Police" Jadi Alat Represi Baru

Nasional
Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Nasional
KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Nasional
Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Nasional
Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X