Kompas.com - 03/12/2020, 10:26 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan transaksi sejumlah dana ke rekening Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa anggota DPRD Kota Dumai Haslinar selaku saksi kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Kota Dumai yang menjerat Zukifli, Rabu (2/12/2020).

"(Haslinar) dikonfirmasi mengenai adanya dugaan transaksi sejumlah dana ke rekening Tersangka ZAS (Zulkifli)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Kasus Wali Kota Dumai, Dua Anggota DPRD Dipanggil KPK

Selain Haslinar, penyidik juga memeriksa dua saksi dalam kasus ini yakni anggota DPRD Kota Dumai Yusman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai 2014-2017 Marjoko Santoso.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yusman dikonfirmasi mengenai aliran sejumlah dana ke rekening beberapa pihak panitia pengadaan terkait proyek di Pemkot Dumai.

Sementara, Marjoko dikonfirmasi mengenai alokasi dan pengusulan dana alokasi khusus Kota Dumai tahun 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPK Periksa Wali Kota Dumai sebagai Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka karena diduga memberi uang sebesar Rp 550 juta dalam bentuk dollar AS kepada mantan pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Suap kepada Yaya itu diberikan untuk memuluskan urusan dana alokasi khusus Kota Dumai dalam APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018.

Selain itu, Zulkfili juga diduga menerima gratifikasi uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel dari pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Akibat perbuatannya, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Nasional
UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Nasional
Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Nasional
Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Nasional
Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Nasional
Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Nasional
Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Nasional
PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

Nasional
Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.