Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 01/12/2020, 13:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan terorisme perlu diikuti dengan langkah konkret.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam merespons aksi teror yang diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11/2020).

"Perintah Presiden untuk memberantas terorisme dan menyatakan tidak ada tempat di Indonesia bagi para teroris perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret," kata Gomar kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air Kita

Menurut Gomar, kasus terorisme di Indonesia sudah terjadi sekian lama dan menimbulkan banyak korban baik warga sipil maupun aparat. Ia menilai persoalan terorisme belum usai.

Jika aksi teror terus berlanjut, kata Gomar, masyarakat akan takut dan hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran akan terorisme.

"Selama masalah ini belum tuntas, penduduk sekitar akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat mereka tidak dapat bekerja optimal," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Beri Santunan Keluarga Korban Pembunuhan di Sigi

Gomar juga mengkhawatirkan timbulnya kepanikan yang menyebar di masyarakat, jika aksi teror tak kunjung dituntaskan. Hal tersebut, menurutnya, dapat berakibat pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pada gilirannya ini juga akan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah," ucap Gomar.

Oleh sebab itu, Gomar mendorong kepolisian, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88, agar segera menyelesaikan kasus secara profesional dan proporsional.

"Bangsa ini membutuhkan tindakan dan bukti konkret berupa satunya komando Presiden dengan aksi aparat di lapangan," kata Gomar.

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Pelaku Teror di Sigi

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk mengusut jaringan pelaku pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah.

Kapolri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah diperintah Jokowi untuk meningkatkan kewaspadaan pasca-peristiwa.

"Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/11/2020).

"Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan," tuturnya.

Baca juga: Polri: Empat Orang Tewas di Kabupaten Sigi, Diduga Dibunuh Kelompok Teroris Ali Kalora

Adapun peristiwa pembunuhan ini diungkap oleh Polri pada Jumat (27/11/2020). Polri menyatakan, terjadi pembunuhan terhadap empat orang warga di Dusun lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat.

Menurut Karopenmas Mabes Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono kejadian itu berlangsung sekitar pukul 10.30 Wita.

"Pada hari Jumat, 27 November 2020 pukul 10.30 WITA Anggota Polsek Palolo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Dusun 5 Lewonu," kata Awi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com