Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Kompas.com - 01/12/2020, 10:32 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8/2020). Bambang Soesatyo datang ke Surabaya untuk menghadiri acara penyerahan jalan yang dibangun pengembang properti kepada Pemkot Surabaya sekaligus mensosialisasikan Empat Pilar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoKetua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8/2020). Bambang Soesatyo datang ke Surabaya untuk menghadiri acara penyerahan jalan yang dibangun pengembang properti kepada Pemkot Surabaya sekaligus mensosialisasikan Empat Pilar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta faktor kesehatan masyarakat jadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan libur akhir tahun 2020.

Di lain sisi, Bambang berharap pemerintah juga memikirkan perbaikan perekonomian bagi sektor pariwisata selama pandemi Covid-19.

"Dalam menetapkan kebijakan libur di bulan Desember ini tetap mempertimbangkan berbagai faktor dengan mengutamakan faktor kesehatan masyarakat, di samping tetap memikirkan pengaruh rencana libur panjang tersebut bagi dunia pariwisata untuk memulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pemda Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Ketat jika Libur Akhir Tahun Tak Dipangkas

Pemerintah pun diminta segera mengumumkan keputusan libur akhir tahun. Dengan demikian masyarakat, pengelola wisata, dan pihak lain dapat bersiap jika memang diputuskan tetap ada cuti akhir tahun.

Hingga saat ini, pemerintah baru membahas soal pengurangan jatah libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember ini. Ada beberapa opsi yang tengah dibahas, tapi belum diputuskan.

"Mendorong pemerintah agar segera menetapkan hari dan tanggal libur akhir tahun, agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk waktu liburannya dan juga tempat-tempat wisata ataupun tempat publik yang berpotensi ramai dapat mengantisipasi dan menyiapkan upaya sejak jauh hari agar dapat memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ujar Bambang.

Baca juga: Lebih dari Setengah Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pencarian Vaksin Masih Berlanjut

Bambang meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya tetap membatasi jumlah pengunjung di berbagai destinasi wisata.

Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat wisata demi memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Protokol kesehatan yang dimaksud, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak (3M).

"Memastikan tempat-tempat wisata tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19, dengan mengatur upaya dan strategi untuk membatasi jumlah pengunjung maupun waktu buka dan tutup tempat wisata, serta memastikan bagi pengunjung agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dan wajib mematuhi aturan bagi pengunjung yang ditetapkan pihak pengelola wisata," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X