Pemda Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Ketat jika Libur Akhir Tahun Tak Dipangkas

Kompas.com - 01/12/2020, 09:08 WIB
Ilustrasi liburan FWD LifeIlustrasi liburan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah untuk fokus tangani kasus Covid-19 dengan mendorong pemerintah daerah menerapkan secara ketat protokol kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru.

Ini perlu diantisipasi jika pada akhirnya pemerintah tetap memutuskan tidak ada pengurangan cuti bersama dan libur pada akhir tahun ini.

"Lebih baik pemerintah bagaimana fokus saja menangani Covid-19 ini. Terkait libur ya, lebih baik pemerintah daerah itu sekarang didorong menegakkan protokol kesehatan," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Ia melanjutkan, pemerintah pusat sejatinya sudah bisa menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Pemerintah bisa menjalankan salah satu poin terkait sanksi bagi kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan di daerah tersebut.

"Lah ini harusnya digerakkan untuk menegakkan protokol kesehatan. Kalau perlu pemerintah pusat kasih sanksi ke kepala daerah yang bandel, yang abai," ucap Trubus.

Ia menambahkan, apabila pemerintah memangkas atau mengurangi jatah libur, justru malah menimbulkan masalah lebih besar terkait peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: Evaluasi Protokol Kesehatan, MK Tunda Pelaksanaan Sidang Selama Sepekan

Menurut dia, pemerintah lupa bahwa jika libur dikurangi, maka masyarakat akan pergi bersama ke satu daerah dalam waktu yang sama dikarenakan waktu libur yang singkat.

Hal ini yang dinilainya semakin membuat Pemda kelabakan dan tak bisa mengendalikan Covid-19.

"Terjadi kerumunan yang dahsyat justru. Karena apa? Kan hari liburnya pendek, orang bersamaan libur di situ. Membeludak itu nanti. Padahal selama ini pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan protokol kesehatan," ujar Trubus.

"Jadi lebih baik sekarang fokus saja seperti apa penegakan protokol kesehatan Natal dan Tahun Baru di tiap daerah," kata dia.

Baca juga: Epidemiolog: Pemangkasan Cuti Bersama Tidak Perlambat Laju Infeksi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pembahasan soal pengurangan jatah libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember nanti akan diputuskan Presiden Joko Widodo pada Senin (30/11/2020).

Dari rapat tingkat menteri yang digelar pada Jumat (27/11/2020) pagi, Muhadjir menyebut muncul beberapa pilihan yang akan ditentukan nantinya.

"Masih ada beberapa opsi, nanti Presiden yang memutuskan dalam rapat kabinet. Insya Allah, Senin," ujar Muhadjir kepada Kompas.com, Jumat (27/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X