Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Investor Asing Sambut Baik Perbaikan Regulasi Bisnis di Indonesia

Kompas.com - 26/11/2020, 11:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan para investor asing menyambut baik perbaikan regulasi bisnis di Indonesia saat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo di World Economic Forum (WEF) yang berlangsung secara virtual, Rabu (25/11/2020).

“Para privat sector internasional menyambut baik, formasi regulasi dan birokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Retno dalam keterangannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).

Ia menambahkan Presiden Jokowi dan para investor berdiskusi banyak tentang berbagai hal mengenai pendirian usaha di Indonesia. Mereka menyampaikan antusiasmenya untuk berinvestasi kepada Presiden dalam diskusi tersebut.

Bidang yang diminati para investor untuk berinvestasi di Indonesia ialah sekor digital. Mereka juga sepakat untuk berkolaborasi dengan investor dalam negeri dan pelaku UMKM ketika menanamkan modalnya di Indonesia.

Baca juga: Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Mereka pun memberikan dukungan kepada komitmen Indonesia untuk terus menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Presiden dengan para CEO yang intinya adalah antusiasme masih cukup tinggi dan mereka mengapresiasi segala upaya reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia dan mereka juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam menangani pandemi, tutur Retno.

Adapun Presiden Joko Widodo mempromosikan kemudahan usaha di Indonesia dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam acara World Economic Forum yang dihelat secara virtual pada Rabu (25/11/2020).

Hal itu dilaukan Jokowi untuk menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang ramah terhadap para investor.

"Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital," kata Jokowi dalam siaran pers resmi istana Kepresidenan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com