Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2020, 11:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKANKAH demokrasi bisa mati di negeri ini?

Pertanyaan itu tiba-tiba menyeruak dan menjadi topik diskusi usai buku How Democracies Die viral. Buku karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt ini ramai diperbincangkan usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto sedang membaca buku tersebut pada Minggu (22/11).

Buku yang edisi Indonesianya berjudul Bagaimana Demokrasi Mati ini itu berisi hasil penelitian dan pengamatan Levitsky dan Ziblatt terhadap kematian demokrasi di sejumlah negara.

Baca juga: Anies Unggah Foto Sedang Baca Buku How Democracies Die

 

Dalam buku itu, Levitsky-Ziblatt membeberkan catatan sejarah soal kematian demokrasi yang tak selalu dimulai oleh jenderal militer lewat kudeta. Kisah kematian demokrasi yang monumental justru datang dari proses paling demokratis.

Mengebiri demokrasi

Dua guru besar dari Harvard ini menjadikan karier politik Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Chavez sebagai contoh. Ketiganya gagal meraih tampuk kekuasaan lewat kudeta, namun berhasil menjadi diktator melalui proses yang demokratis.

Menurut Levitsky dan Ziblatt, kematian demokrasi lewat jalur elektoral yang demokratis membuat warga tidak sadar. Banyak orang yang percaya mereka masih hidup dalam demokrasi meski tanda-tanda kediktatoran sudah di depan mata.

Dalam kudeta klasik, kata Levitsky-Ziblatt, kematian demokrasi tampak jelas. Istana dibakar dan presiden terbunuh, dipenjara, atau diasingkan.

Namun hal itu tak terjadi dalam kematian demokrasi lewat pemilu. Pasalnya, konstitusi dan lembaga berlabel demokratis lainnya tetap ada.

Media massa masih bisa terbit, namun "dibeli" penguasa atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat juga masih bisa mengkritik pemerintah tapi mereka akan menghadapi masalah hukum atau masalah lainnya.

Buku ini menyebut, diktator bisa lahir saat partai politik mulai melemah dan tergiur sosok kharismatik di luar parpol yang punya banyak pendukung.

Ada 4 ciri diktator yang disebut dalam buku ini yakni, menolak aturan main demokrasi, menyangkal legitimasi lawan, menoleransi atau menyerukan kekerasan, dan menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media massa.

Potret demokrasi Indonesia

Sejumlah kalangan menyebut, saat ini demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu ditandai dengan semakin minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, menyusutnya kebebasan berekspresi serta kriminalisasi aktivis dan tokoh oposisi.

Mengutip Kompas.com, Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi hanya fokus pada beberapa sektor.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berdampak Kemunduran Demokrasi

Kebijakan pemerintahan Jokowi yang berdampak pada iklim demokrasi itu terlihat dalam riset yang berjudul Jokowi and The New Developmentalism yang dilakukan The Australian National University.

Riset tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang fokus pada sektor pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah mengabaikan persoalan lain di Indonesia seperti perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Kemunduran demokrasi juga terlihat dari kengototan pemerintah dalam proses pembentukan dan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurut Wijayanto, pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja meski menuai banyak kritik dan penolakan. Teror terhadap orang-orang yang mengkritisi beleid ini termasuk teguran terhadap akademisi juga bentuk kemunduran demokrasi.

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan, sebagian besar masyarakat menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis. Persepsi publik terhadap tingkat demokratisasi di Indonesia semakin menurun.

Warga semakin takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah ditekan. Caranya beragam mulai dari pembatasan akses, kriminalisasi hingga peretasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com