Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Kompas.com - 24/11/2020, 18:58 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menandatangani perjanjian kontribusi bilateral dengan Coalition For Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).

Acara penandatanganan itu dilakukan secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan dan CEO CEPI Richard Hatchett yang sedang berada di London, Inggris pada Selasa (24/11/2020).

"Indonesia memilih untuk melakukan pembicaraan dan berkontribusi sesuai kapasitasnya vaksin multilateralism," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya, Selasa (24/11/2020).

"Untuk melindungi rakyatnya dan dunia. Kami akan memimpin dengan memberi contoh termasuk melalui penandatanganan bilateral perjanjian kontribusi dengan CEPI hari ini," lanjut dia.

Baca juga: Vaksin Oxford 70 Persen Efektif dan Mudah Disimpan, Epidemiolog: Cocok untuk Indonesia

Retno mengatakan ada dua alasan pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan CEPI.

Pertama, kolaborasi ini memungkinkan Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata terhadap upaya multilateral dalam mengembangkan vaksin penyakit menular.

Kedua, kerja sama dengan CEPI akan memperkuat industri kesehatan dan mendorong peningkatan ketahanan kesehatan nasional dan kemampuannya dalam merespon pandemi di masa datang.

"Kolaborasi dengan CEPI akan memberikan industri kesehatan kita, akses informasi yang lebih baik tentang pengembangan vaksin dan terbaru uji klinis serta pelatihan untuk uji klinis dan laboratorium," ujar dia.

Retno juga menilai ketahanan kesehatan nasional merupakan fondasi kesehatan regional dan global.

Baca juga: BPOM Targetkan Januari Beri Izin Vaksin Sinovac, Ini Kata Epidemiolog

Ia pun menilai kolaborasi dengan CEPI tidak hanya akan menguntungkan bagi Indonesia tapi juga dunia dalam perjuangan melawan Covid-19 dan pandemi di masa depan.

"Kami membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mengalahkan virus yang tercermin tidak hanya dalam kata-kata dan pernyataan tetapi juga dalam tindakan dan perbuatan," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com