Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka stunting dan TBC.

Hal ini karena berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, Indonesia menempati urutan ke-3 jumlah penderita TBC dan stunting di dunia.

"Kita berada di urutan ke-3 stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping PKH," kata Juliari dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Tutup Bansos Beras untuk PKH

Untuk itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengatasi TBC dengan cara memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH.

Masyarakat yang terkena penyakit tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 juta per orang.

Sementara untuk mengatasi gizi buruk, pendamping PKH bertugas memastikan 1.000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Hal tersebut karena dalam PKH ada kategori ibu hamil dan anak balita masing-masing sebesar Rp 3 juta.

"Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan penyaluran bantuan sosial PKH di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara hingga Oktober 2020 berjumlah Rp 2 Triliun bagi 439.383 KPM PKH.

Baca juga: Mensos Targetkan Graduasi KPM PKH Sebesar 30 Persen pada 2021

Untuk tingkat nasional, lanjutnya, penyaluran bantuan tahap akhir hingga 24 Oktober 2020 telah dicairkan secara serentak di seluruh Indonesia sebesar Rp 36,8 Triliun untuk 10 juta KPM termasuk Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Ia juga menambahkan, target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada November 2020.

"Untuk provinsi Sumatera Utara tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 persen dari total KPM. Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 persen dari total KPM," imbuh Pepen.