Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Sebut Tak Ada Diskriminasi Pembubaran Kerumunan

Kompas.com - 22/11/2020, 11:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan tak ada diskriminasi dalam pembubaran kerumunan di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual pada Sabtu (22/11/2020).

"Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun," kata Doni dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2020).

Baca juga: Doni Monardo Minta Lurah Petamburan Jadi Titik Awal Pelacakan Covid-19 di Acara Rizieq Shihab

Untuk itu, ia mengimbau para kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan sosial-keagamaan tanpa perlu membedakan golongannya.

Ia meminta para kepala daerah mencegah sejak dini, sehingga kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak berlangsung.

Kepada para tokoh agama dan masyarakat, Doni juga menyerukan agar menjadi teladan penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, menghindari ekrumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Baca juga: Doni Monardo Minta Masyarakat yang Ikut Berkerumun Segera Swab di Puskesmas

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” papar Doni.

Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” lanjut Doni.

Doni juga meminta kesadaran masyarakat yang ikut berkerumun dalam demonstrasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan acara Maulid Nabid di Petambutan serta Megamendung untuk melakukan tes usap (swab) di Puskesmas terdekat.

Doni mengatakan, hal itu bertujuan memutus penularan Covid-19. Sebabnya mereka yang ikut berkerumun berpotensi tertular Covid-19.

“Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” kata Doni.

Baca juga: Di KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka bagi Semua Negara

Doni mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

Ia meminta petugas testing menyampaikan maksud dan tujuan untuk tes usap massal, dimulai dari keluarga inti yang positif.

"Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat.

Adapun bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Untuk itu, ia meminta masyarakat tak ragu untuk melakukan tes usap dan tak perlu takut jika terbukti positif Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com