Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sambut Baik Tawaran Pemerintah AS soal Kerja Sama Vaksin Covid-19

Kompas.com - 18/11/2020, 13:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump dan Wakil Presiden AS Mike Pence di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/11/2020) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut Pence menawarkan kerjasama produksi vaksin bersama antara Perusahaan AS dan Indonesia. Luhut pun menyambut baik tawaran tersebut.

"Apapun hasil resmi pemilu AS, pertemanan tetap perlu dijaga. Kita akan selalu menjadi kawan," kata Luhut dalam pertemuan tersebut melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).

Adapun saat bertemu Trump, Luhut menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS itu atas berbagai kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dan AS.

Baca juga: Bertemu Trump, Luhut: Apa Pun Hasil Pemilu, Pertemanan RI-AS Tetap Perlu Dijaga

Luhut pun berharap Indonesia dan AS dapat meneruskan berbagai kerja sama ke depannya untuk mempererat hubungan kedua negara.

"Saya atas nama Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump," kata Luhut.

"Saya juga berharap komunikasi yang baik seperti ini dengan Gedung Putih dapat juga terjalin setelah Januari 2021 nanti," lanjut dia.

Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh produsen vaksin termasuk Moderna.

Diketahui, Moderna merupakan perusahaan farmasi asal AS.

Baca juga: Bertemu Trump, Luhut Sampaikan Terima Kasih dari Jokowi atas Kerja Sama Indonesia-AS

Hal itu disampaikan Wiku saat menjawab peluang Indonesia bekerja sama dengan produsen vaksin Covid-19 Moderna.

"Jadi pada intinya pemerintah terbuka dengan kandidat vaksin manapun tanpa lengah dalam memutuskan untuk melakukan kerja sama," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/11/2020).

"Karena penetapan kandidat vaksin ini harus melalui proses pengawalan oleh badan yang berwenang yaitu Badan POM dan dikaji dengan dasar-dasar saintifik lainnya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com