Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjanjian RCEP Diteken Setelah Satu Dekade, Jokowi Sebut Hal Itu sebagai Hari Bersejarah

Kompas.com - 15/11/2020, 15:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambut baik penandatanganan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-37, Minggu (15/11/2020) ini.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, hal ini merupakan momen berserjarah lantaran Indonesia merupakan inisiator kerja sama tersebut pada KTT ASEAN 2011 silam.

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Hari ini kita menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP," kata Jokowi dalam pidato virtualnya di KTT RCEP ke-4 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu.

Jokowi menyebutkan, perjanjian itu telah melalui proses yang panjang selama hampir satu dekade. Semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP bukan sesuatu yang mudah.

Baca juga: Menteri Ekonomi ASEAN Gelar Pertemuan, Bersiap Teken Perjanjian RCEP

Karena itu, penandatanganan perjanjian tersebut merupakan hasil dari komitmen yang kuat terhadap multilateralisme atau kerja sama antarnegara dari negara-negara di kawasan.

"Penandatanganan ini menandai masih kuatnya komitmen kita terhadap multilateralisme," ucapnya.

Tercapainya perundingan RCEP tersebut juga menandai komitmen negara-negara terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Menurut Jokowi, hal ini memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pascapandemi.

Dalam KTT tersebut, negara-negara RCEP menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinam Indonesia selama proses perundingan. Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan banyak pihak yang terlibat dalam perundingan itu.

"Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara koordinator dalam proses panjang ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kontribusi konstruktif semua negara tanpa terkecuali dalam proses perundingan ini," ujar Presiden.

Jokowi mengatakan, RCEP merupakan simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win yang mengutamakan kepentingan bersama.

Komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut dinilai akan menjadi bagian penting bagi sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, penandatanganan perjanjian kerja sama itu merupakan sebuah permulaan. Setelahnya, negara-negara yang terlibat masih harus berupaya untuk mengimplementasikannya.

"Ini juga membutuhkan komitmen politik pada tingkat tertinggi. Bagi Indonesia, kami masih membuka peluang negara di kawasan untuk bergabung dalam RCEP ini," katanya.

Di akhir KTT, acara dilanjutkan dengan upacara penandatanganan RCEP yang disaksikan masing-masing pemimpin ASEAN dan negara mitra yaitu Australia, Selandia Baru, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Baca juga: Wamendag Jerry Dorong Penyelesaian ASEAN RCEP Terjadi di Akhir 2020

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah pertemuan virtual dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-37, Minggu dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Mengawali rangkaian acara, Jokowi bakal menghadiri KTT ASEAN-PBB ke-11. Selanjutnya, ia juga akan hadir pada KTT Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-4.

Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri, RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan yang melibatkan 15 negara.

"Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk membuka akses pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional," demikian bunyi keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com