Kompas.com - 15/11/2020, 14:29 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, sikap Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang tak datang ke Istana Kepresidenan untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera bisa menimbulkan beragam persepsi publik.

Menurut pandangannya, Gatot bisa saja dianggap mengabaikan pemberian negara. Selain itu, ia juga menduga bahwa Gatot menganggap pemberian negara itu abal-abal.

"Ini kan pemberian negara. Kalau begitu sebenarnya itu artinya menganggap negara ini abal-abal, lah pemberian negara ini. Enggak pas, lah. Itu kalau kacamata saya," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Diapresiasi Tolak Halus Bintang Mahaputera, Sikap yang Jarang Dimiliki Elite Negara

Kendati demikian, Karding mengutarakan bahwa itu pendapatnya yang sudah pasti berbeda dengan pendukung Gatot Nurmantyo.

Persepsi pendukung Gatot, kata dia, sikap yang diambil Mantan Panglima TNI itu bisa saja merupakan keputusan yang tepat.

"Ini bagus, berarti Pak Gatot akan tetap kritis. Itu kata pendukungnya, misalnya," ujar dia.

Namun, Karding mengungkapkan bahwa semua penerima Bintang Mahaputera sebelumnya tetap bisa kritis.

Artinya, kata dia, jika Gatot memilih menerima penghargaan pun tidak menjadi masalah.

Baca juga: Sikap Gatot Terkait Pemberian Bintang Mahaputera Dinilai Masih Abu-abu

Selebihnya, ia tak mempermasalahkan ketidakhadiran Gatot ke Istana. Hanya saja, dia menyayangkan keputusan tersebut sudah diambil Gatot.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari ketidakhadiran Gatot menimbulkan ilmu baru dalam dunia politik terkait sebab akibat.

"Ini satu ilmu baru bagi kita kan di politik Indonesia. Oh kalau enggak datang nanti jadinya begini, kalau datang akibatnya begini. Menurut saya oke-oke saja, enggak usah terlalu serius-serius amat," ucap Karding.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X