Salin Artikel

Politisi PKB Nilai Gatot Tolak Bintang Mahaputera Artinya Anggap Pemberian Negara Abal-abal

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, sikap Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang tak datang ke Istana Kepresidenan untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera bisa menimbulkan beragam persepsi publik.

Menurut pandangannya, Gatot bisa saja dianggap mengabaikan pemberian negara. Selain itu, ia juga menduga bahwa Gatot menganggap pemberian negara itu abal-abal.

"Ini kan pemberian negara. Kalau begitu sebenarnya itu artinya menganggap negara ini abal-abal, lah pemberian negara ini. Enggak pas, lah. Itu kalau kacamata saya," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Kendati demikian, Karding mengutarakan bahwa itu pendapatnya yang sudah pasti berbeda dengan pendukung Gatot Nurmantyo.

Persepsi pendukung Gatot, kata dia, sikap yang diambil Mantan Panglima TNI itu bisa saja merupakan keputusan yang tepat.

"Ini bagus, berarti Pak Gatot akan tetap kritis. Itu kata pendukungnya, misalnya," ujar dia.

Namun, Karding mengungkapkan bahwa semua penerima Bintang Mahaputera sebelumnya tetap bisa kritis.

Artinya, kata dia, jika Gatot memilih menerima penghargaan pun tidak menjadi masalah.

Selebihnya, ia tak mempermasalahkan ketidakhadiran Gatot ke Istana. Hanya saja, dia menyayangkan keputusan tersebut sudah diambil Gatot.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari ketidakhadiran Gatot menimbulkan ilmu baru dalam dunia politik terkait sebab akibat.

"Ini satu ilmu baru bagi kita kan di politik Indonesia. Oh kalau enggak datang nanti jadinya begini, kalau datang akibatnya begini. Menurut saya oke-oke saja, enggak usah terlalu serius-serius amat," ucap Karding.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/15/14290671/politisi-pkb-nilai-gatot-tolak-bintang-mahaputera-artinya-anggap-pemberian

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke