Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Anugerah Bintang Mahaputera Dinilai Bentuk Penolakan Halus

Kompas.com - 15/11/2020, 12:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil menilai keputusan eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo tak mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020), sebagai bentuk penolakan secara halus pemberian gelar Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir begitu, menolak secara halus penerimaan itu (Bintang Mahaputera)," ujar Nasir dalam diskusi virtual, Minggu (15/11/2020).

Nasir menyakini keputusan itu juga sudah berdasarkan pemikiran dan hasil konsultasi dengan kawan koleganya.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Dituding Bersikap Politis Tak Hadiri Penyerahan Bintang Mahaputera

Dari hal itu, kata Nasir, Gatot kemudian mengambil kesimpulan menolak secara halus dengan tidak menghadiri penganugerahan gelar.

"Karena beliau punya relasi, tentu menanyakan keinginannya itu ke rekan-rekannya, akhirnya ada kesimpulan beliau menolak secara halus dengan tidak menghadiri penganugerahan tersebut," kata Nasir Djamil.

Di samping itu, Nasir menyebutkan bahwa Gatot menyadari akan ada konsekuensi besar ketika menolak gelar tersebut.

Konsekuensi itu berupa munculnya persepsi negatif dan positif atas sikap yang diambilnya.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Bintang Mahaputera meski Tak Hadir di Istana

Akan tetapi, lanjut Nasir, persepsi itu juga bisa jadi sudah dipertimbangkan Gatot. Sehingga keputusan tak mendatangi Istana Negara diambilnya.

"Tentu saja banyak persepsi positif dan negatif. Saya pikir Pak Gatot sudah memikirkan dan memeprtimbangkan akan ada persepsi positif dan negatif," ucap Nasir Djamil.

Diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak menolak penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com