Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut 40 Persen Masyarakat Enggan Divaksin Covid-19, Menko PMK: Butuh Waktu

Kompas.com - 12/11/2020, 12:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dibutuhkan waktu agar masyarakat Indonesia bersedia di vaksin Covid-19 apabila vaksin sudah ditemukan.

Ia menanggapi hasil survei Populi Center baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 40 persen masyarakat yang menjadi responden tak bersedia divaksin Covid-19.

"Itu perlu waktu. Nanti pasti ada sosialisasi, ini kan memang semua masih disiapkan," ujar Muhadjir usai acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Masa Pengawasan, Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dalam Kondisi Baik

Muhadjir mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa dalam memberikan vaksin Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa.

Oleh karena itu, kata dia, mereka yang belum siap divaksin pun harus ditunggu sampai siap.

"Diberi penyadaran. Ada waktunya, kan tidak harus serta merta (divaksin)," kata dia.

Sebelumnya, lembaga Populi Center melakukan survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana penggunaan vaksin Covid-19.

Hasilnya, 60 persen masyarakat mengaku bakal bersedia menggunakan vaksin dari pemerintah. Sisanya mengaku enggan divaksinasi.

"Terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin guna mengakhiri pandemi Covid 19, sebesar 60 persen masyarakat bersedia menggunakan vaksin pembagian dari pemerintah, sedangkan sebesar 40 persen yang menjawab tidak bersedia," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Satgas Pastikan Keamanan Vaksin Covid-19

Menurut survei, masyarakat yang mengaku tidak bersedia diberi vaksin mayoritas atau 46,5 persen menjawab takut akan bahaya atau risiko kesehatan. Kemudian, ada 15,2 persen yang menjawab tidak percaya pada vaksin.

Sisanya, sebanyak 13,3 persen mengaku tak bersedia menggunakan vaksin lantaran tak dapat memastikan kehalalan vaksin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com