Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Kompas.com - 31/10/2020, 17:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengimbau semua pihak tidak anarkistis apabila ingin menyampaikan pendapat soal pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Menurut Mahfud, pernyataan Presiden Joko Widodo sudah merupakan seruan tegas kepada seluruh umat beragama agar menjaga persatuan dan toleransi.

"Untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Indonesia, kami dari pemerintah menyerukan setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan pernyataan Presiden Perancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak," ujar Mahfud dikutip dari siaran pers daring yang ditayangkan kanal YouTube resmi Biro Kepresidenan, Sabtu (31/10/2020).

Baca juga: Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Perancis yang Dinilai Hina Islam

Menurut Mafhud, apabila masyarakat ingin menyampaikan pendapat, bisa dilakukan lewat medium yang tersedia.

Dia mengingatkan, tidak ada fasilitas yang boleh dirusak atau diperlakukan secara anarkistis.

"Karena Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapa pun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron," kata Mahfud.

"Dipersilakan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik. Tapi sampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecam pernyataan Presiden Perancis, Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam.

"Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Menurut Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia.

Padahal, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Jokowi melanjutkan, kebebasan berekspresi yang menciderai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

"Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme," tutur Jokowi.

"Teroris adalah teroris. Teroris tidak ada hubungannya dengan agama apa pun," kata dia.

Baca juga: Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com