[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Kompas.com - 30/10/2020, 06:52 WIB
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo menjadi pembicara dalam dialog dengan GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020).  ANTARA FOTO/Galih Pradipta ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo menjadi pembicara dalam dialog dengan GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menilai, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta menunjukkan arti penting kemitraan kedua negara.

Selama pandemi Covid-19, kunjungan pejabat publik Amerika ke Indonesia maupun sebaliknya berlangsung cukup intensif dibandingkan negara lainnya.

Sementara itu, masih banyaknya masyarakat yang ditangkap karena menghina Presiden Jokowi oleh aparat kepolisian, dinilai sebagai tindakan berlebihan.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai sebuah tindakan overprotective.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Kunjungan Pompeo dinilai memiliki arti penting kemitraan AS-Indonesia

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi mengungkapkan hal itu saat bertemu Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).

“Kunjungan Anda di tengah pandmei ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika,” kata Jokowi seperti dilansir dari video Sekretariat Presiden.

Pompeo tiba di Jakarta pada Kamis dini hari. Usai bertemmu dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, ia langsung menuju ke Istana Kepresidenan di Bogor untuk bertemu Jokowi.

Selanjutnya, Pompeo menghadiri pertemuan dengan GP Anshor.

Selengkapnya di sini

2. Polri dinilai berlebihan dalam lindungi nama baik Presiden

Usman mengatakan, selama enam tahun Jokowi memimpin, terdapat 241 kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meski pasal penghinaan presiden sudah tidak ada di dalam sistem hukum pidana, namun ada 82 kasus yang tercatat ditindak aparat kepolisian dengan UU ITE atas tuduhan menghina presiden.

“Nampaknya sulit dimungkiri bahwa polisi bersikap berlebihan di dalam melindungi nama baik Presiden,” kata Usman dalam acara Satu Meja bertajuk Kebebasan Berekspresi Direpresi?, yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/10/2020) malam.

Ia pun menduga hal itu terjadi karena adanya kedekatan Polri dengan Presiden. Padahal, seharusnya ada batas.

Selengkapnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.