Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/10/2020, 18:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merasa heran hingga kini ia masih sering dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020).

"Ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully lawan, masa Presiden Kelima RI dibilang PKI terus," kata Megawati.

Baca juga: Militer, Pandemi, dan Isu PKI

"Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh (juga dituduh PKI). Kecuali tidak (dipilih) langsung. Ini rakyat langsung lho, dua kali kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya enggak jelas. Bayangkan ini Presiden RI," lanjut dia.

Bahkan, ada yang menuduh orang tuanya bagian dari PKI. Ia lantas heran lantaran ayahnya Presiden Sukarno dan ibunya Fatmawati merupakan para pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan RI.

Karena itu, ia menilai tuduhan PKI terhadap dia dan keluarga tak beralasan.

Terlebih, ia pernah menjabat anggota legislatif di era Orde Baru dengan proses penyaringan yang sangat ketat.

Baca juga: Survei SMRC Ungkap Pandangan Pemilih Prabowo dan Jokowi terhadap Kebangkitan PKI

Ia mengatakan, di era Orde Baru seluruh pejabat publik disaring ketat sehingga tak mungkin ada keturunan PKI yang bisa lolos menjadi pejabat. Ia menilai isu PKI sengaja diembuskan untuk membodohi masyarakat.

"Anggota DPR saya itu lewat penelitian khusus ditanyain Pancasila segala apa-apa lolos saya. Tiga kali. Jngan main-main loh. Satu kali kan lima tahun, dikurangi dua tahun, lalu saya jadi Wapres," kata Megawati.

"Jadi ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI-PKI, buktikan dong, ada aturannya L. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel," tutur Presiden kelima RI itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com