Kompas.com - 28/10/2020, 18:11 WIB
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri YouTube/Sekretariat PresidenPresiden RI kelima Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merasa heran hingga kini ia masih sering dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020).

"Ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully lawan, masa Presiden Kelima RI dibilang PKI terus," kata Megawati.

Baca juga: Militer, Pandemi, dan Isu PKI

"Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh (juga dituduh PKI). Kecuali tidak (dipilih) langsung. Ini rakyat langsung lho, dua kali kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya enggak jelas. Bayangkan ini Presiden RI," lanjut dia.

Bahkan, ada yang menuduh orang tuanya bagian dari PKI. Ia lantas heran lantaran ayahnya Presiden Sukarno dan ibunya Fatmawati merupakan para pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan RI.

Karena itu, ia menilai tuduhan PKI terhadap dia dan keluarga tak beralasan.

Terlebih, ia pernah menjabat anggota legislatif di era Orde Baru dengan proses penyaringan yang sangat ketat.

Baca juga: Survei SMRC Ungkap Pandangan Pemilih Prabowo dan Jokowi terhadap Kebangkitan PKI

Ia mengatakan, di era Orde Baru seluruh pejabat publik disaring ketat sehingga tak mungkin ada keturunan PKI yang bisa lolos menjadi pejabat. Ia menilai isu PKI sengaja diembuskan untuk membodohi masyarakat.

"Anggota DPR saya itu lewat penelitian khusus ditanyain Pancasila segala apa-apa lolos saya. Tiga kali. Jngan main-main loh. Satu kali kan lima tahun, dikurangi dua tahun, lalu saya jadi Wapres," kata Megawati.

"Jadi ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI-PKI, buktikan dong, ada aturannya L. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel," tutur Presiden kelima RI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X