Kompas.com - 28/10/2020, 09:38 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Obon Tabroni mengatakan, seharusnya pemerintah tetap menaikkan upah minimum tahun 2021 meski perekonomian nasional mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Obon, kenaikan upah minimum akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pengusaha kesulitan, pekerja juga sulit dengan kondisi sekarang, tetapi tetap mesti ada kenaikan upah, karena dengan kenaikan maka daya beli buruh akan tumbuh," kata Obon saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/10/2020).

"Bagaimana kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi kalau daya beli itu tidak tumbuh," tuturnya.

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Menurut Obon, pemerintah bisa tetap menaikkan upah minimum tahun depan dengan menentukan nilai yang tidak memberatkan dunia usaha.

Obon juga membandingkan kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998, upah minimum ketika itu diputuskan tetap naik meski dalam kondisi sulit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau terkait upah ini baru kali ini, karena 1998 Indonesia krisis parah, upah tetap naik. Upah itu pasti naik cuma besarannya aja yang berbeda," ujarnya.

Selain itu Obon berpendapat, jika alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum karena terdapat subsidi gaji, hal tersebut tidak tepat.

Sebab, tidak semua pekerja atau buruh terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat penerimaan subsidi gaji.

"Kalau perusahaan aktif itu biasanya mereka ikut aturan hukum. Tapi kalau perusahaan nakal itu buruhnya sudah jatuh tertimpa tangga, upah tidak sesuai, BPJS tidak didaftarkan," tuturnya.

Baca juga: Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Lebih lanjut, Obon mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih memiliki waktu untuk mengubah kebijakan upah minimum tahun 2021 tersebut.

"Bisa (upah minimum diubah), kan berlakunya pada Januari, Januari dari sekarang November Desember, masih ada waktu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Nasional
Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Nasional
1 Tahun 9 Bulan 'Di-lockdown' Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

1 Tahun 9 Bulan "Di-lockdown" Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

Nasional
Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Nasional
DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Nasional
Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

Nasional
UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.