Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SAFEnet Sebut Kelompok Kritis Diserang Lewat Ruang Digital

Kompas.com - 27/10/2020, 21:15 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, saat ini terjadi fenomena penggembosan demokrasi melalui ruang digital.

Hal itu didapat dari data SAFEnet berdasarkan aduan dari Januari hingga Oktober 2020.

"Kita sekarang dihantui oleh gerakan yang menghambat atau menggembosi kekuatan demokratisasi lewat digital," ujar Damar dalam diskusi bertajuk ‘Cara Aman Bergerak di Dunia Maya’, Selasa (27/10/20202).

Baca juga: Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat dan Pembungkaman Kritik

"Serangan digital yang kami maksud adalah serangan yang tertarget pada kelompok kritis," lanjut dia.

Damar mengatakan, serangan digital itu bukanlah serangan umum melalui situs online yang kemudian korbannya ditipu atau diperas. Tapi, serangan digital yang dimaskud hanya ditujukan kepada kelompok tertentu.

"Serangan digital yang kita bicarakan adalah serangan digital tertarget, yaitu kelompok masyarakat kritis yang terdiri dari jurnalis, aktivis HAM, aktivis anti korupsi, lalu teman-teman yang berjuang di masyarakat adat, itu yang termasuk dalam kelompok kritis," ujar Damar.

"Nah kelompok kritis ini yang sekarang menjadi sasaran tembak dari serangan digital itu," lanjut dia.

Berdasarkan data SAFEnet sepanjang tahun 2020, Damar mengatakan, setidaknya tercatat 60 kasus serangan digital kepada kelompok kritis. Serangan itu berupa peretasan akun media sosial hingga aplikasi pesan singkat.

"Di mana 70 persen peretasan itu dalam bentuk akun media sosial dan pengambil alihan instant messaging Whatsapp," ujar Damar.

"Dari angka tersebut, di bulan oktober ini merupakan yang paling tinggi, 16 serangan digital itu justru terjadi di bulan Oktober pada kelompok masyarakat kritis tadi," lanjut dia.

Baca juga: SAFEnet Sarankan Bintang Emon Lapor ke Polisi soal Serangan Digital

Kendati demikian, Damar mengatakan angka tersebut juga perlu di crosscheck ke masyarakat atau kelompok lain yang melakukan pendataan serupa.

Sebab, data yang didapatkan oleh SAFEnet adalah berdasarkan informasi yang diterima melalui jalur aduan.

"Kita sudah mengingatkan gerakan masyarakat sipil hati-hati ketika sekarang melalukan upaya untuk mengkondolisasi, upaya untuk menggerakkan masyarakat, mengumpulkan suara misalnya lewat petisi, mengumpulkan dukungan lewat sebuah hastag gitu ya, itu sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Damar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com