Satgas: Libur Panjang Berdampak pada Kenaikan Kasus Positif Covid-19

Kompas.com - 27/10/2020, 17:37 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020). Dok. Youtube/sekretariatpresidenJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020).
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, libur panjang akan berdampak pada kenaikan kasus positif virus corona atau Covid-19 secara nasional. Hal ini diketahui berdasarkan pengalaman libur panjang pada Agustus lalu.

"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif di tingkat nasional. Jadi dampaknya tidak hanya di daerah tapi terlihat dampaknya di tingkat nasional," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19: Kami Imbau dengan Sangat, Berlibur di Rumah Saja

Wiku menyebut, kenaikan kasus saat itu terjadi karena masyarakat ramai-ramai memanfaatkan waktu liburan untuk berwisata ataupun pulang ke kampung halaman.

Di sisi lain, protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 tak diterapkan secara baik dan benar.

"Terkait dengan hal ini, maka kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjauhi daerah-daerah yang ramai dikunjungi saat liburan. Tetaplah berkumpul dengan keluarga di rumah," kata Wiku.

Baca juga: Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan, Satgas: Jangan Tunggu Vaksin Covid-19

Apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan perjalanan, maka Wiku menegaskan protokol kesehatan 3M harus diterapkan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin.

"Sebagai langkah antisipasi sangat disarankan untuk melakukan screening (rapid test) sebelum maupun sesudah keberangkatan," sambungnya.

Wiku juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi tempat wisata yang menjadi tujuan masyarakat berlibur. Pemda harus memastikan lokasi wisata tersebut memiliki protokol kesehatan yang baik.

Baca juga: UPDATE 27 Oktober: 322.248 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Kemudian untuk mencegah terjadi kerumunan, maka pemerintah daerah bisa melakukan pembatasan kapasitas lokasi wisata maksimal 50 persen dari total pengunjung.

"Bekerjasamalah dengan penyelenggara fasilitas wisata, optimalkan satuan tugas daerah dan fasilitas kesehatan yang ada terutama tracing dan screening, terus tingatkan kapasitas tes bagi pelaku perjalanan di masyarakat," ujar Wiku.

Adapun pemerintah menetapkan cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 hingga 30 Oktober 2020. Dengan keputusan itu, maka akan ada 5 hari libur yang jatuh pada 28 Oktober sampai 1 November.

Baca juga: UPDATE 27 Oktober: Ada 60.694 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

 

Sementara itu, pada Selasa (27/10/2020), kasus konfirmasi positif Covid-19 masih bertambah sebanyak 3.520 kasus.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 396.454 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X