Mahfud Yakin Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Akan Cegah Korupsi

Kompas.com - 27/10/2020, 12:15 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD  dalam kunjungannya ke Mataram, bersama Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono, Staf Khusus TNI Joni Supriyanto, dalam rangka penangaanan covid-19 dan pemulihaan perekonomiaan nasional, Selasa (21/7/2020). FITRI RMenkopolhukam Mahfud MD dalam kunjungannya ke Mataram, bersama Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono, Staf Khusus TNI Joni Supriyanto, dalam rangka penangaanan covid-19 dan pemulihaan perekonomiaan nasional, Selasa (21/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, pemerintah tengah melakukan berbagai pembenahan terkait tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi. Mahfud meyakini, sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mencegah praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara peluncuran aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disiarkan melalui akun Youtube Kemenpan-RB, Selasa (27/10/2020).

"Salah satu upaya mencegah korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah ini untuk mencegah korupsi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Perlu SPBE untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Mahfud menuturkan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Peningkatan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan tata kelola serta manajemen SPBE secara nasional.

"Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi," ucap Mahfud.

Selain itu, mahfud menekankan bahwa pemerintahan harus selalu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.

"Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri, dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada," kata Mahfud.

Baca juga: Korupsi Terjadi di 26 dari 34 Provinsi, KPK: Memprihatinkan

Adapun melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, pemerintah berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Penerapan SPBE ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dari beberapa kementerian dan badan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk menerapkan konsep smart city di wilayah masing-masing.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X