Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Kompas.com - 26/10/2020, 18:29 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan mengenai data kasus Covid-19 di daerahnya.

Menurut Wiku, jika kondisi Covid-19 di daerah tidak dilaporkan secara transparan, justru berbahaya untuk daerah itu dan daerah lain.

Baca juga: Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

"Hal ini tidak hanya membahayakan daerah tersebut, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/9/2020).

"Bahkan membahayakan Indonesia, mengingat mobilitas masyarakat yang semakin longgar saat ini," tutur dia.

Wiku meminta setiap pemerintah daerah mengutamakan transparansi data dalam pelaporan Covid-19.

Sebab, penggambaran kondisi daerah sangat penting dalam menentukan pemilihan aksi strategi.

"Jika pencatatan data representatif maka pemilihan aksi strategis akan lebih tepat. Pimpinan daerah sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan daerah," tegas Wiku.

"Selain itu doronglah masyarakat untuk mengontrol," ucapnya.

Baca juga: Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19.

Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

"Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapet penghargaan, tapi enggak pernah tes," kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual Sabtu (24/10/2020).

Ganjar mengaku awalnya ia mengapresiasi daerah yang tanpa kasus itu. Belakangan ia baru mengetahui memang tak ada tes dan pelacakan yang dilakukan untuk mendeteksi Covid-19 di daerah tersebut.

Setelah itu, ia pun meminta testing dan pelacakan dilakukan secara masif. Ganjar tak menyebut daerah yang ia maksud.

Baca juga: Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Di sisi lain, Ganjar menilai ada daerah yang sejak awal serius menangani pandemi. Ini misalnya terjadi di Kabupaten Banyumas.

Menurut Ganjar, saat ini Kabupaten Banyumas sedang berupaya mencegah kematian akibat Covid-19 dengan mencari orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, yakni gula dan hipertensi. Pencarian dilakukan dengan menggunakan data puskesmas dan BPJS Kesehatan.

"Kemudian setelah ketemu nanti mereka dikasih gelang sebagai tanda mereka kelompok rentan. Jadi orang akan peduli dan tidak akan mendekat. Karena kita tidak tahu orang yang akan kontak dengan kelompok rentan itu positif atau negatif," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X