Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Kompas.com - 23/10/2020, 10:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai vaksinasi Covid-19 patut diprioritaskan di Pulau Jawa karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase kasus Covid-19 terbesar.

"Data Covid-19 di dalam negeri sudah sangat jelas menunjukan bahwa pulau Jawa menjadi episentrum penularan. Karenanya, prioritas vaksinasi di Jawa memiliki alasan yang kuat. Terlebih, jika dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ia menuturkan, berdasarkan data terkini lebih dari 60 persen kasus Covid-19 tercatat di Jawa. Banyak klaster baru Covid-19 bermunculan di daerah industri dan pusat-pusat kegiatan bisnis baik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. 

Menurut Bambang, vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa patut diprioritaskan lantaran kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 59 persen.

Adapun pada 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa sebesar 5,52 persen dengan kontributor utamanya adalah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, kehadiran vaksin Covid-19 harus mampu menumbuhkan harapan dan mewujudkan kepastian baru, sebab berbagai upaya telah ditempuh untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan belum berhasil.

Baca juga: Jawa Barat Butuh 72 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Hingga kini jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Karena itu menurut Bambang satu-satunya andalan dan harapan untuk memutus rantai penularan kini ada pada vaksin Covid-19.

"Idealnya, vaksinasi tidak sekadar mewujudkan kekebalan kelompok. Akan sangat produktif jika vaksinasi Corona juga bisa menjadi faktor pendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutur dia.

"Karena itu, saya mendorong Menteri Kesehatan juga berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Pemulihan ekonomi Nasional," ucap politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir: Vaksin Covid untuk Mencegah, Bukan Mengobati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com