Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Kompas.com - 22/10/2020, 16:53 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memaparkan hasil kinerjanya dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) selama satu tahun bekerja di jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Retno mengatakan, dalam satu tahun ini pihaknya telah berupaya melindungi WNI dari lokasi yang terpapar virus corona (Covid-19).

Salah satu caranya dengan melakukan dua kali evakuasi untuk WNI yang berada di Wuhan, China dan Kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang.

"Pelaksanaan dua kali evakuasi dari Wuhan dan dari kapal Diamond Princess di Yokohama. Dengan jumlah WNI yang dievakuasi 306 orang," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Ia melanjutkan, pihaknya juga telah memberikan bantuan untuk WNI yang tergolong rentan yakni sejumlah 531.533 paket.

Kemudian pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI positif terinfeksi Covid-19 yang tersebar di 61 negara dan wilayah, serta 29 kapal.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan repatriasi atau pemulangan kembali WNI dari 62 negara dengan total 158.446 orang termasuk anak buah kapal (ABK) dan Jamaah Tabligh.

Serta melakukan pembebasan 29 WNI dari ancaman hukuman mati dan membebaskan enam WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Implementasi Kebijakan soal Kesetaraan Gender Dinilai Masih Jadi Persoalan

"Serta menyelamatkan lebih dari Rp 106 miliar, hak-hak finansial pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Sementara terkait isu ABK WNI, Retno menuturkan pihaknya berkomunikasi dengan pemerintah China.

Kata dia, pemerintah China telah memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah ABK WNI dan melakukan berbagai perbaikan.

Mulai dari perbaikan sistem dan memperpendek mata rantai recruitment ABK, pemulangan 155 orang dan 2 jenazah dari armada Dalian Ocean Fishing, hingga pemenuhan hak-hak gaji.

"Serta disetujuinya dilakukannya kerjasama mutual legal assistance atau MLA," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com