Kompas.com - 21/10/2020, 14:41 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Fredrich merupakan terpidana kasus perintangan penyidikan KPK atas Setya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

"PK merupakan hak terpidana oleh karena itu silahkan diajukan, tentu nanti Jaksa KPK juga akan memberikan pendapat terkait dalil dan alasan yang diajukan oleh pemohon PK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (21/10/2020).

Ali menuturkan, putusan majelis hakim dari tingkat pertama sampai kasasi telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada.

Baca juga: Putusan Kasasi, MA Perberat Hukuman Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Penjara

Oleh sebab itu, KPK meyakini tidak ada kekhilafan, kekeliruan yang nyata, dan pertentangan dalam pertimbangan putusan tersebut.

KPK juga berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan harapan publik dalam menangani permohonan PK yang diajukan Fredrich.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami berharap MA dapat mempertimbangkan harapan publik agar adanya putusan majelis hakim yang memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi," kata Ali.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Fredrich menyampaikan permohonan PK pada Jumat (16/10/2020).

Fredrich sebelumnya divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta yang kemudian diperkuat dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi KPK dan memperberat hukuman Fredrich menjadi 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Dalam kasusnya, Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto yang saat itu meruapakan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: KPK Nilai Hukuman Fredrich Yunadi yang Diperberat MA Bisa Jadi Pelajaran

Fredrich selaku kuasa hukum Setya dinilai terbukti melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.