Kompas.com - 20/10/2020, 19:22 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan anggota Komisi IX DPR sebelum mengikuti Rapat Dengar Pandapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). RDP tersebut membahas efektivitas pengorganisasian dan penganggaran dalam penanganan COVID-19, termasuk perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan anggota Komisi IX DPR sebelum mengikuti Rapat Dengar Pandapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). RDP tersebut membahas efektivitas pengorganisasian dan penganggaran dalam penanganan COVID-19, termasuk perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengaku tidak percaya informasi bahwa ada rumah sakit yang sengaja mendiagnosis pasien meninggal dunia akibat Covid-19, agar mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Terawan mengatakan, pihak rumah sakit pasti memiliki hati nurani dalam mendiagnosis pasien.

Hal tersebut disampaikan Terawan dalam diskusi 'HUT 56 Partai Golkar' secara virtual, Selasa (20/10/2020).

"Saya masih memandang, saya kan pernah kerja di rumah sakit. Kita punya nurani yang kalau iya dikatakan iya, kalau tidak katakan tidak," kata Terawan.

Baca juga: Bertemu Ganjar, Moeldoko: Jangan Semua Kematian Selalu karena Covid-19

Terawan mengatakan, menyatakan pasien meninggal dunia adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh dokter.

Oleh karenanya, ia meyakini tidak ada rumah sakit yang sengaja mendiagnosis pasien meninggal dunia akibat Covid-19 demi menerima anggaran dari pemerintah.

"Karena itu saya masih berpikiran yang positif, ndak ada seperti itu, itu aja yang bisa saya sampaikan," ujarnya.

Adapun, dugaan tersebut sebelumnya muncul dalam perbincangan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Saat Rumah Sakit Dituding Meng-covid-kan Pasien...

Saat bertemu di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (1/10/2020), keduanya membahas perkembangan penanganan Covid-19.

Termasuk, isu soal adanya rumah sakit nakal yang "meng-Covid-kan" pasien yang dilakukan rumah sakit rujukan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

Nasional
UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X