Setahun Jokowi-Ma'ruf, Puan: Pemerintah Harus Berusaha Lebih Keras

Kompas.com - 20/10/2020, 16:15 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengenakan batik. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada Jumat (2/10/2020), Puan menegaskan bahwa batik adalah kekayaan Indonesia yang harus terus dibanggakan.  Dok Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani mengenakan batik. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada Jumat (2/10/2020), Puan menegaskan bahwa batik adalah kekayaan Indonesia yang harus terus dibanggakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus berusaha lebih keras lagi dalam menjalankan roda pemerintahan empat tahun mendatang.

Hari ini, diketahui tepat satu tahun Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia.

Menurut Puan, di periode kedua ini, Presiden Jokowi tidak boleh sekadar biasa-biasa saja.

"Perlu usaha lebih keras dari pemerintah, tidak boleh ada yang beranggapan periode kedua bisa berjalan seperti biasa," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, dari Krisis Pandemi hingga Utang Luar Negeri

Apalagi, saat ini pemerintah berhadapan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19.

Pandemi berdampak pada banyak aspek, terutama kesehatan dan ekonomi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pandemi Covid-19 turut berimplikasi kepada bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global," ujar Puan.

Ia pun mengingatkan tantangan di masa mendatang akibat pandemi Covid-19 bisa saja lebih berat lagi.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Nasibmu Kini...

Apa yang dikerjakan pemerintah selama lima tahun ini nantinya akan menentukan kemajuan Indonesia untuk puluhan tahun mendatang.

Dia meminta pemerintah memprioritaskan sektor-sektor yang terdampak berat akibat pandemi, yakni kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini agar target pemulihan ekonomi nasional terealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat," tutur Puan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X