Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Kompas.com - 20/10/2020, 11:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penobatan namanya menjadi nama jalan di Uni Emirat Arab (UEA) merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia.

"Jalan yang membelah kawasan Abu Dhabi National Exhibition Center dengan Embassy Area yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik itu menggunakan nama saya," kata Jokowi pada akun resmi media sosialnya, Selasa (20/10/2020).

"Ini tentu sebentuk penghargaan dan kehormatan. Bukan untuk saya pribadi semata-mata, tetapi untuk Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Ia mengatakan, peresmian namanya menjadi nama jalan di Abu Dhabi, UEA, merupakan sebuah gambaran eratnya hubungan di antara dua negara yang kini bekerja sama dalam berbagai bidang.

Ia berharap eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan UEA bermanfaar bagi masyarakat di kedua negara.

"Di balik penamaan jalan itu, tersimpan harapan semoga hubungan kedua negara semakin kokoh, saling menguatkan, dan bermanfaat bagi rakyat Uni Emirat Arab dan Indonesia. Terima kasih," tutur Jokowi.

Adapun peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin (19/10/2020) pukul 16.45 waktu setempat.

Baca juga: Pemerintah Sebut UEA Sediakan 10 Juta Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UEA dan Abu Dhabi Municipality.

"Mereka bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut," kata Koordinator Fungsi Pensosbu KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu Dhabi, Selasa (20/10/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com