Pelajar Ikut Demonstrasi Dicatat di SKCK, Komnas HAM: Berlebihan

Kompas.com - 15/10/2020, 22:02 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menilai pencatatan nama pelajar peserta aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) merupakan langkah yang berlebihan.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menegaskan, unjuk rasa merupakan hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Saya rasa Pak Kapolres berlebihan itu ya. Sebab pertama, demonstrasi atau unjuk rasa yang damai dan tertib bukan hal yang terlarang di Indonesia," ucap Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/10/2020).

Baca juga: Kapolresta Tangerang: Pelajar Ikutan Aksi Akan Tercatat di SKCK

Amiruddin menuturkan, demonstran yang diduga melakukan tindak pidana harus mengikuti serangkaian proses hukum terlebih dahulu. Apabila dinyatakan terbukti bersalah, baru dicatat dalam SKCK.

Sebab, kata Amiruddin, SKCK merupakan catatan kepolisian atas perbuatan melawan hukum.

Sementara, jika pencatatan dilakukan tanpa melalui proses hukum, hal tersebut dinilai sebagai bentuk stigmatisasi.

"Jika tanpa proses hukum, memberikan catatan buruk kepada seseorang bisa-bisa menjadi stigmanisasi nantinya," ujar dia.

Baca juga: Pelajar yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dicatat dalam SKCK hingga Terancam Sulit Dapat kerja

Diberitakan, identitas pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang akan tercatat dalam SKCK.

"Kami catat di catatan kepolisian. Karena nanti apabila tercatat itu akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah, ada catatan khusus yang akan kami sampaikan," kata Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (13/10/2020).

Ade mengatakan, catatan tersebut dituangkan saat para pelajar yang terdata mengikuti aksi tolak omnibus law akan mengajukan SKCK.

Baca juga: Pelajar Demonstrasi Dicatat di SKCK, Kontras: Itu Langgar HAM

Hal senada juga dikatakan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Sugeng Hariyanto.

Para pelajar yang diamankan karena akan melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja ke Jakarta akan direkam dan menjadi catatan kepolisian.

"Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan," kata Sugeng.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Nasional
Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Nasional
Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Nasional
Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Nasional
Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Nasional
Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Nasional
Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Nasional
Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Nasional
Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Nasional
Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

Nasional
Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

Nasional
Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X