ICW Sebut Polri Belanja Dadakan Rp 408,8 Miliar, Diduga untuk Hadapi Pedemo UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 408,8 miliar untuk membeli alat pengamanan yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan ICW pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri yang menunjukkan ada kegiatan belanja pada September 2019.

"LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai 'kebutuhan dan/ atau anggaran mendesak', yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Polri Sebut 47 Demonstran Penolak UU Kerja Reaktif Covid-19.

ICW merinci ada lima pengadaan barang terkait pengamanan yang dilakukan Polri, yakni pengadaan sentralized command control for intelligence target surveillance sebesar Rp 179,4 miliar untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 16 September 2020.

Kedua, pengadaan helm dan rompi antipeluru (Rp 90,1 miliar) untuk satuan kerja Baintelkam Polri dengan tanggal pembuatan 21 September 2020.

Ketiga, peralatan tactical mass control device (Rp 66,5 miliar) untuk satuan kerja SLOG Polri dengan tanggal pembuatan 28 September 2020.

Baca juga: Dampak Bentrok di Harmoni, Fasilitas Umum di Kawasan Gajah Mada Porak-poranda

Keempat, peralatan counter UAV and serveillance Korbrimob (Rp 69,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Kelima, pengadaan drone observasi tactical (Rp 2,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Apabila dijumlah, total pengadaan kelima paket tersebut adalah Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar satu bulan bulan.

"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik," ujar Wana.

Baca juga: Massa Lempari Batu di Jembatan Semanggi, Polisi Balas dengan Gas Air Mata

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di DKI Jakarta.

Tidak sedikit aksi unjuk rasa tersebut yang berujung pada kericuhan atau bentrok antara demonstran dan aparat.

Mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, hingga Gorontalo terjadi bentrokan antara massa aksi dengan aparat keamanan.

Hingga saat ini Kompas.com masih berupaya mendapat tanggapan dari pihak Polri mengenai pengadaan barang seperti yang disebut ICW.