Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Minta Penyampaian Informasi soal Vaksin Covid-19 Mudah Dipahami

Kompas.com - 08/10/2020, 17:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Henri Subiakto mengatakan, penyampaian informasi terkait vaksin Covid-19 kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman atau informasi salah yang diterima masyarakat terkait vaksin Covid-19. Termasuk untuk menginformasikan kepada mereka yang skeptis dan tidak percaya terhadap vaksin tersebut.

Apalagi, kata Henri, vaksin merupakan solusi paling utama dalam mengakhiri pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Vaksin Covid-19, Ini Ketentuan soal Vaksinasi di Indonesia

"Sampaikan dengan bahasa-bahasa mereka, biasanya akan lebih mudah kalau menggunakan bahasa mereka, sampaikan fakta-faktanya," kata Henri di acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara daring, Kamis (8/10/2020).

Henri mengatakan, masyarakat akan lebih mudah memahami informasi jika menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai pemahaman.

Penggunaan bahasa yang tinggi, kata dia, akan membuat mereka sulit memahaminya. Terlebih vaksin terkait dengan kesehatan yang istilahnya pun cukup rumit jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat akan lebih mudah kalau pakai bahasa dan pemahaman mereka. Kalau pakai bahasa tinggi susah dipahami," kata dia.

Baca juga: Menkes Terawan Berwenang Tetapkan Harga Vaksin Covid-19

Selain itu, materi yang disampaikan juga harus benar-benar menyasar kepentingan warga. Sebab, mereka yang mau bertindak, baik mendukung maupun tidak sangat terkait dengan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam hal vaksin Covid-19 ini, Henri mengatakan, harus disampaikan bahwa vaksin tersebut dibutuhkan dan akan merugikan diri sendiri jika tidak menggunakannya.

"Orang mau bertindak, mendukung atau tidak kalau terkait kepentingannya. Kepentingannya ini (terkait vaksin) untuk melindungi diri sendiri. Jadi harus menyentuh kebutuhan langsung mereka," kata Henri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com