UU Pornografi Dinilai Belum Menjawab Kerentanan Perempuan, Tafsir MK Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi, menilai ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu mendapat tafsir dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, menurut dia, pasal tersebut belum menjawab persoalan mengenai kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan.

Hal ini Siti sampaikan merespons diujinya Pasal 8 UU Pornografi ke MK oleh perempuan berinisial PA yang dipidana akibat dijerat pasal tersebut.

Baca juga: UU Pornografi Diuji ke Mahkamah Konstitusi

"Pasal 8 (UU Pornografi) ini memang dibutuhkan tafsir atau cara membacanya ini konteksnya bagaimana," kata Siti kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Pasal 8 UU Pornografi mengatur tentang larangan seseorang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Menurut Siti, ada persoalan terkait dengan frasa "persetujuan" dalam UU tersebut. Sebab, persetujuan bisa saja diberikan karena seseorang berada di posisi yang lebih lemah dalam suatu relasi kuasa yang tak seimbang.

Siti mencontohkan, dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, terjadi relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi lebih lemah. Akibatnya, persetujuan si perempuan untuk menjadi objek atau model muatan pornografi diberikan di bawah tekanan.

"Perempuan menjadi objek atau model (muatan pornografi) itu bisa jadi dia korban kekerasan berbasis gender lainnya," ujar Siti.

Baca juga: Video Mesum di Garut, Jadi Tersangka UU Pornografi hingga Mantan Suami Meninggal karena Sakit

"Misalnya dia korban KDRT, dia korban TPPO, dia korban kekerasan fisik, yang seakan-akan dia memberikan persetujuan, tapi sebenarnya persetujuannya itu bukan persetujuan yang bebas tapi di bawah tekanan, di bawah relasi yang tidak setara," tuturnya.

Perumpamaan tersebut, kata Siti, benar-benar terjadi pada kasus yang menjerat PA.