Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Tujuh Bulan Pandemi dan 307.120 Kasus Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 06/10/2020, 06:18 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka penularan Covid-19 di Indonesia masih belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan setelah pandemi berjalan sekitar tujuh bulan.

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan yang menyebabkan kasus Covid-19 terus bertambah hingga Senin (5/10/2020).

Data pemerintah pada Senin pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa terdapat 3.622 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 307.120 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Cerita Terpidana Mati Sembuh dari Covid-19: Saya Juga Takut, tetapi Harus Optimistis...

Dari total jumlah itu, terdapat 63.274 kasus aktif atau 20,6 persen dari yang terkonfirmasi positif berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Masih berdasarkan data yang sama, penambahan kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 34 provinsi.

Kemudian, tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (1.022 kasus baru), Jawa Barat (503 kasus baru), Jawa Tengah (365 kasus baru), Riau (298 kasus baru), dan (Jawa Timur 237 kasus baru).

27.024 spesimen diperiksa

Sebanyak 3.622 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 27.024 spesimen.

Baca juga: UPDATE 5 Oktober: 27.024 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 dalam Sehari

Sementara itu, sejak awal pandemi, pemerintah telah melakukan pemeriksaan 3.515.165 spesimen terhadap 2.119.355 orang yang diambil sampelnya.

Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Secara rinci, ada 498 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat adanya pasien Covid-19.

Kasus sembuh dan meninggal

Meski jumlah pasien terus meningkat, pemerintah berupaya menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan semakin banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh.

Dalam sehari, ada penambahan 4.140 orang yang telah sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Baca juga: Ini Daftar 98 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jakarta

Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh kini berjumlah 232.593 orang.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Pada periode 4 hingga 5 Oktober 2020, ada 102 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 11.253 orang.

Pastikan logistik cukup

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah memastikan kebutuhan logistik penanganan pasien Covid-19 tercukupi.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah

Menurut Slamet, untuk menurunkan angka infeksi virus dan pasien Covid-19 meninggal dunia, ketercukupan logistik menjadi sangat penting.

"Kepada pemerintah, kami mohon untuk semua logistik yang terkait dengan pengobatan harus tercukupi termasuk ventilator maupun obat-obatan," kata Slamet dalam di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (5/10/2020).

"Program pemerintah sekarang kan menurunkan angka infeksi dan menurunkan angka kematian, jadi kalau kita sudah siap tapi obatnya tidak ada kan akan mengganggu pelayanan. Jadi kita ingin semuanya sudah ada," lanjut dia.

Di samping itu, lanjut Slamet, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan juga harus menjadi perhatian.

Ia pun meminta masyarakat disiplin menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Baca juga: WHO: 10 Persen Penduduk Dunia Mungkin Sudah Terkena Covid-19

"Harapan kami kepada masyarakat itu tadi dengan kesadaran 3M tadi, masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak itu nomor satu itu, nomor kedua itu, nomor ketiga itu. Kemudian jauhkan dari kerumunan," ujar Slamet.

Dorong orangtua imunisasi anak

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mendorong setiap orangtua untuk tetap memenuhi hak imunisasi dasar lengkap bagi anak, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Sambil menunggu vaksin Covid-19 tersedia, kita tetap disiplin dengan jadwal imunisasi rutin anak anak kita," kata Reisa dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Reisa menyebut, saat ini setidaknya ada 836.993 anak-anak yang imunisasi dasarnya belum lengkap.

Menurut dia, pada masa pandemi ini, masih banyak orangtua takut mengajak anak ke rumah sakit atau posyandu karena khawatir akan tertular Covid-19.

Namun, Reisa menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sudah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Suami Mudik Dari Jakarta, 11 Ibu Hamil di Wonogiri Positif Covid-19

Oleh karena itu, ia meminta para orangtua yang hendak melakukan imunisasi tak khawatir.

"Kami tegaskan posyandu, rumah sakit, puskesmas, klinik telah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tetap memberikan pelayanan selama pandemi," ujar Reisa.

Ia mengatakan, imunisasi anak ini justru penting agar anak tidak mudah terserang penyakit.

Oleh karena itu, orangtua harus tetap memenuhi imunisasi wajib anak dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Imunisasi dasar lengkap merupakan hak anak-anak kita," ujar Reisa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com