Kompas.com - 05/10/2020, 15:12 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Polri menyampaikan, perintah kepada jajaran Kepolisian RI untuk melakukan patroli siber melalui Surat Telegram Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertujuan mencegah penyebaran berita hoaks terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita-berita hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Telegram tersebut ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Baca juga: Kapolri Rilis Telegram Antisipasi Unjuk Rasa dan Mogok Buruh, Ini Penjelasan Polri

Isinya berupa sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Perintah perihal melakukan patroli siber tercantum dalam poin kelima yang berbunyi "Lakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah pandemi Covid-19”.

Polri mengklaim surat telegram dikeluarkan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Menurut dia, di tengah pandemi, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau salus populi suprema lex esto.

Argo mengatakan, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Akan tetapi, penyebaran Covid-19 rawan terjadi di kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

Hal itu yang menjadi pertimbangan Polri untuk tidak memberi izin terhadap kegiatan yang menyebabkan kerumunan.

“Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid,” tutur dia.

“Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” kata Argo.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram Antisipasi Unjuk Rasa, YLBHI Singgung Kebebasan Berpendapat

Penerbitan telegram itu menuai kritik, salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sejumlah poin dalam telegram itu disoroti oleh YLBHI, termasuk poin kelima tentang patroli siber tersebut.

Sekaligus poin keenam yang berisi "Lakukan kontra-narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah."

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan, mengacu pada Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye untuk pemerintah.

YLBHI juga menilai perintah tersebut menghambat kritik publik terhadap pemerintah.

"Selain itu 'mendiskreditkan' adalah tafsiran subjektif yang berpotensi menghambat kritik publik kepada pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara karena menjadi kontrol kekuasaan," ucap Isnur melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Sosok Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Sosok Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Nasional
Susi Pudjiastuti: Mantan Pejabat Diperiksa Kasus Korupsi Itu Biasa

Susi Pudjiastuti: Mantan Pejabat Diperiksa Kasus Korupsi Itu Biasa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Usung Prabowo-Muhaimin: Tinggal Tunggu Hari Baik

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Usung Prabowo-Muhaimin: Tinggal Tunggu Hari Baik

Nasional
KPK Amankan Uang 100.000 Dollar Singapura dari Penggeledahan Kasus Suap HGU Kanwil BPN Riau

KPK Amankan Uang 100.000 Dollar Singapura dari Penggeledahan Kasus Suap HGU Kanwil BPN Riau

Nasional
KPK Geledah Rumah dan Kantor Perusahaan Terkait Suap Pengurusan HGU Kanwil BPN Riau

KPK Geledah Rumah dan Kantor Perusahaan Terkait Suap Pengurusan HGU Kanwil BPN Riau

Nasional
Temui AHY, Anies: Memperkuat Komitmen Bersama Kita

Temui AHY, Anies: Memperkuat Komitmen Bersama Kita

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.