Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Memprioritaskan Kesehatan Bukan Berarti Mengorbankan Ekonomi

Kompas.com - 03/10/2020, 21:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, sektor ekonomi tidak boleh dikorbankan meskipun pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan, mengorbankan sektor ekonomi tak ubahnya mengorban kehidupan puluhan juta orang.

"Memprioritasken kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Cukup Baik

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan.

Terkait itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

Menurut Jokowi, lockdown di tingkat kabupaten, kota atau provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap Pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di seluruh negara di mana belum ada negara yang dapat mengeklaim telah memiliki solusi terbaik.

Baca juga: Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

"Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan soslusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya, jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," kata Jokowi.

Dalam kesemapatan yang sama, Jokowi mengeklaim penanganan Covid-19 sudah cukup baik bila dibandingkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang lebih besar juga.

Berdasarkan data 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat kasus positif Covid-19 dari semua negara-negara di dunia dengan jumlah sebanyak 295.499 kasus.

Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh bantara lain Amerika Serikat dengan 7.495.136 kasus, India dengan 6.397.896 kasus, dan Brazil dengan 4.849.229.

Selain itu, Jokowi juga mengeklaim pencapaian ekonomi Indonesia di tengah pandemi tidak buruk-buruk amat.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut ada banyak negara lain yang memikul beban ekonomi lebih parah dibandingkan Indonesia.

"Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun, ya betul, itu fakta. Tapi, mana ada negara yg tidak menurun ekonominya?" kata Jokowi.

Dalam video tersebut, Jokowi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 2 2020 mencatat pertumbuhan negatif 5,3 persen.

Angka tersebut dinilai masih lebih terjaga dibanding negara-negara tetangga yang di antaranya Malaysia dengan minus 17,1 persen, Filipina dengan minus 16,5 persen, Singapura yang minus 13,2 persen, hingga Thailand dengan minus 12,12 persen.

Adapun di tingkat global, juga banyak negara yang mengalami pertumbuhan negatif dengan angka yang jauh lebih besar seperti India yang bertumbuh negatif 23,9 persen hingga Amerika Serikat dengan pertumbuhan negatif 9,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com