Kompas.com - 02/10/2020, 16:40 WIB
Menteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu  (30/8/2020) malam. KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAMenteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu (30/8/2020) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dari Pemerintah tidak sesuai dengan target awal.

Ida mengatakan, jumlah penerima BSU berkurang menjadi 12.418.588 penerima dari target awal sebanyak 15.725.232 orang.

"Ada selisih dari target dari yang semula direncakan karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS ternyata yang memenuhi kriteria sebesar 12.418.588," kata Ida dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK yang disiarkan akun Youtube KPK, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang I Baru Tersalurkan 57 Persen

Ida menuturkan, Kemenaker akan mengembalikan sisa anggaran yang tak tersalurkan kepada Kementerian Keuangan melalui revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Harapannya, anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan melalui kementerian/lembaga lainnya.

Misalnya, para guru honorer yang belum memperoleh bantuan agar mendapatkan manfaat program subsidi gaji tersebut melalui Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan maupun Kementerian Agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami akan kembalikan uang ini untuk bisa digunakan kepada penerima bantuan yang lain," kata Ida.

Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan UMKM dan Subsidi Upah hingga 2021

Ida menambahkan, pihaknya juga menemukan sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan tersebut, salah satunya rekening penerima bantuan yang sudah tidak aktif.

Ida mengatakan, jika bantuan tidak dapat disalurkan maka sisa anggaran tersebut juga akan dikembalikan ke kas negara.

"Begitu kami bisa memastikan bahwa rekening itu sudah benar-benar tidak bisa lagi aktif, maka selanjutnya akan kami kembalikan kepada kas negara," kata Ida.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron KPK akan terus mengawasi penyaluran bantuan tersebut agar anggaran senilai Rp 37,7 yang disiapkan untuk program tersebut benar-benar tepat sasaran.

"KPK lebih baik mendampingi memastikan setiap Rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya ketika dikorupsi. Karena ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian yang sudah terkorup," kata Ghufron.

Baca juga: Menaker: Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Punya Rekening Bank Milik Pemerintah



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X