Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Selisih Jumlah Penerima Bantuan Subsidi Upah, Sisa Anggaran Akan Diserahkan ke Kas Negara

Kompas.com - 02/10/2020, 16:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dari Pemerintah tidak sesuai dengan target awal.

Ida mengatakan, jumlah penerima BSU berkurang menjadi 12.418.588 penerima dari target awal sebanyak 15.725.232 orang.

"Ada selisih dari target dari yang semula direncakan karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS ternyata yang memenuhi kriteria sebesar 12.418.588," kata Ida dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK yang disiarkan akun Youtube KPK, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang I Baru Tersalurkan 57 Persen

Ida menuturkan, Kemenaker akan mengembalikan sisa anggaran yang tak tersalurkan kepada Kementerian Keuangan melalui revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Harapannya, anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan melalui kementerian/lembaga lainnya.

Misalnya, para guru honorer yang belum memperoleh bantuan agar mendapatkan manfaat program subsidi gaji tersebut melalui Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan maupun Kementerian Agama.

"Kami akan kembalikan uang ini untuk bisa digunakan kepada penerima bantuan yang lain," kata Ida.

Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan UMKM dan Subsidi Upah hingga 2021

Ida menambahkan, pihaknya juga menemukan sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan tersebut, salah satunya rekening penerima bantuan yang sudah tidak aktif.

Ida mengatakan, jika bantuan tidak dapat disalurkan maka sisa anggaran tersebut juga akan dikembalikan ke kas negara.

"Begitu kami bisa memastikan bahwa rekening itu sudah benar-benar tidak bisa lagi aktif, maka selanjutnya akan kami kembalikan kepada kas negara," kata Ida.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron KPK akan terus mengawasi penyaluran bantuan tersebut agar anggaran senilai Rp 37,7 yang disiapkan untuk program tersebut benar-benar tepat sasaran.

"KPK lebih baik mendampingi memastikan setiap Rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya ketika dikorupsi. Karena ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian yang sudah terkorup," kata Ghufron.

Baca juga: Menaker: Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Punya Rekening Bank Milik Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com