Ada Selisih Jumlah Penerima Bantuan Subsidi Upah, Sisa Anggaran Akan Diserahkan ke Kas Negara

Kompas.com - 02/10/2020, 16:40 WIB
Menteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu  (30/8/2020) malam. KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAMenteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu (30/8/2020) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dari Pemerintah tidak sesuai dengan target awal.

Ida mengatakan, jumlah penerima BSU berkurang menjadi 12.418.588 penerima dari target awal sebanyak 15.725.232 orang.

"Ada selisih dari target dari yang semula direncakan karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS ternyata yang memenuhi kriteria sebesar 12.418.588," kata Ida dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK yang disiarkan akun Youtube KPK, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang I Baru Tersalurkan 57 Persen

Ida menuturkan, Kemenaker akan mengembalikan sisa anggaran yang tak tersalurkan kepada Kementerian Keuangan melalui revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Harapannya, anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan melalui kementerian/lembaga lainnya.

Misalnya, para guru honorer yang belum memperoleh bantuan agar mendapatkan manfaat program subsidi gaji tersebut melalui Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan maupun Kementerian Agama.

"Kami akan kembalikan uang ini untuk bisa digunakan kepada penerima bantuan yang lain," kata Ida.

Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan UMKM dan Subsidi Upah hingga 2021

Ida menambahkan, pihaknya juga menemukan sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan tersebut, salah satunya rekening penerima bantuan yang sudah tidak aktif.

Ida mengatakan, jika bantuan tidak dapat disalurkan maka sisa anggaran tersebut juga akan dikembalikan ke kas negara.

"Begitu kami bisa memastikan bahwa rekening itu sudah benar-benar tidak bisa lagi aktif, maka selanjutnya akan kami kembalikan kepada kas negara," kata Ida.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron KPK akan terus mengawasi penyaluran bantuan tersebut agar anggaran senilai Rp 37,7 yang disiapkan untuk program tersebut benar-benar tepat sasaran.

"KPK lebih baik mendampingi memastikan setiap Rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya ketika dikorupsi. Karena ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian yang sudah terkorup," kata Ghufron.

Baca juga: Menaker: Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Punya Rekening Bank Milik Pemerintah



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X