Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang I Baru Tersalurkan 57 Persen

Kompas.com - 16/09/2020, 15:20 WIB
Menteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu  (30/8/2020) malam. KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAMenteri Ida Fauziyah usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penerimaan bantuan BLK Komunitas di Hotel Horison Nindya, Semarang, Minggu (30/8/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, saat ini bantuan subsidi upah (BSU) gelombang pertama baru tersalurkan ke 9 juta pekerja swasta dari target 15,7 juta pekerja yang berhak mendapatkannya.

Dengan demikian, BSU hingga kini baru tersalurkan 57 persen dari target keseluruhan.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memproses pencairan subsidi upah atau gaji bagi teman-teman pekerja. Saya tegaskan, tidak ada upaya Kemnaker untuk menghambat penyaluran subsidi ini, namun kami tentu harus bekerja secara prosedural sesuai regulasi yang intinya agar program ini tepat sasaran," kata Ida sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Tak Hanya Pekerja, Korban PHK Juga Berhak Dapat Bantuan Subsidi Upah, Ini Caranya...

"Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mempercepat proses transfer ke rekening penerima dan jika ada kendala maka kami cari jalan keluar bersama,” kata Ida lagi.

Adapun gelombang pertama terdiri dari tiga tahap pencairan. Pada tahap I, sebanyak 2,5 juta penerima dan pada tahap II sebanyak 3 juta penerima.

Sementara itu, pencairan tahap ketiga disalurkan kepada 3,5 juta pekerja swasta. Mereka yang mendapat BSU ialah pekerja swasta yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Ia juga mengatakan, untuk tahap III baru akan terlihat realisasinya kurang lebih dalam 2 hari ke depan.

Ida berharap, bantuan subsidi gaji dapat membantu daya beli para pekerja serta dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja.

Bantuan ini juga diharapkan mengurangi beban para pekerja di masa pandemi.

“Bantuan subsidi upah ini diarahnkan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja/buruh serta mendongkrak konsumsi masyarakat sehingga kemudian menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menaker Ida.

Baca juga: Menaker: Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Punya Rekening Bank Milik Pemerintah

Pemerintah menyalurkan BSU kepada 15,7 pekerja swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang juga aktif keanggotaannya di BPJS Ketenagakerjaan.

Total BSU sebesar Rp 2,4 juta yang penyalurannya melalui dua gelombang. Pada masing-masing gelombang, para pekerja akan mendapat Rp 1,2 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X