Donal Fariz Mundur dari ICW, Berencana Bentuk Kantor Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengundurkan diri dari ICW yang telah menaunginya selama 10 tahun itu terhitung sejak Selasa (30/9/2020) lalu.

Donal mengatakan, ia mengundurkan diri dengan alasan membutuhkan tempat perjuangan baru dan berencana membentuk kantor hukum.

"Saya sudah 10 tahun (di ICW), tentu butuh tempat perjuangan baru, memang rencananya bentuk kantor hukum," kata Donal saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Donal mengatakan, kantor hukum yang akan dibentuknya itu akan tetap mendorong advokasi hukum, antikorupsi, dan perbaikan di sektor swasta.

Saat ditanya apakah kantor hukum itu akan ia dirikan bersama Kepala Biro Hukum KPK Febri Diansyah yang baru-baru ini mengundurkan diri dari KPK, Donal tidak membenarkan dan tidak menampiknya.

"Semoga akhir bulan ini bisa rilis. Nah dengan siapanya, kurang elok kalau diberi tahu dari sekarang," ujar dia.

Mengenai pengalamannya di ICW, Donal mengaku mendapat banyak pelajaran selama tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat itu sejak 28 Januari 2010 silam.

Ia mengatakan, ICW merupakan tempat belajar di mana setiap anggotanya selalu dibimbing dan diberikan kesempatan untuk maju dan muncul dalam segala hal, termasuk ruang pemberitaan publik.

"Sehingga siklus proses kaderisasi terus terjadi. ICW menjadi tempat menanam integritas menjadi nilai yang harus dibawa kemanapun pergi," kata dia.

Baca juga: Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Sebelumnya, mantan juru bicara yang kini menjabat Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan mengundurkan diri dari KPK.

Febri mengatakan, ia ingin membentuk kantor hukum yang fokus pada advokasi antikorupsi, khususnya advokasi kepada korban korupsi.

"Ada rencana, ada diskusi juga dengan beberapa orang teman untuk membangun sebuah kantor hukum publik yang konsen pada advokasi antikorupsi, khususnya advokasi terhadap korban korupsi, kemudian perlindungan konsumen selain jasa hukum lainnya yang dilakukan dengan standar integritas," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (24/9/2020).