Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Kompas.com - 29/09/2020, 19:22 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Hal itu dikatakan Wana terkait hasil pemantauan ICW terhadap tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020.

Hasilnya, tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum meningkat, namun kinerjanya masih belum optimal.

Baca juga: ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 Terjun Bebas

 

"Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi," kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Salah satu aspek yang harus dievaluasi menurut Wana adalah, terkait pengenaan pasal pencucian uang.

Ia mengatakan, banyak penyidik yang kerap kali malas menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka.

"Terutama pada aspek pengenaan pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa visi penegak hukum tidak sejalan dengan Presiden yakni memulihkan keuangan negara," ujar Wana.

Baca juga: ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan pada Semester I-2020 Meningkat 

Wana juga menyarankan pemerintah memotong anggaran institusi penegak hukum yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi.

Serta menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat meminta pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum mengenai tidak tercapainya realisasi penanganan perkara per semester I-2020.

Wana menuturkan, tren penindakan kasus korupsi secara keseluruhan yang dilakukan penegak hukum mengalami peningkatan.

"Memang di semester I-2020 ini mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan," kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I-2020 Naik Dibanding 2019

Berdasarkan data ICW, pada semester I-2019 tercatat ada 122 kasus korupsi dengan total tersangka 250 orang.

Pada periode yang sama tahun ini tercatat ada 169 kasus korupsi dengan total tersangka 372 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com