Kompas.com - 29/09/2020, 18:51 WIB
Ilustrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Rivan Awal LinggaIlustrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dimohonkan seorang mahasiswa bernama Muhammad Anis Zhafran Al Anwary.

Permohonan uji materi Pasal 9 Ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dinyatakan tak dapat diterima karena pokok permohonan dinilai kabur.

"Pokok permohonan pemohon kabur," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan yang ditayangkan melalui YouTube MK RI, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Setelah memeriksa permohonan pemohon, MK menilai terdapat ketidaksesuaian antara posita (rumusan dalil) dengan petitum (hal yang dimintakan) permohonan.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa Pasal 9 Ayat (2) UU 12/2012 telah menyebabkan adanya diskriminasi akademik karena tidak memberikan hak kebebasan mimbar akademik kepada mahasiswa, namun terbatas hanya kepada profesor dan atau dosen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, dalam petitumnya pemohon meminta agar mahasiswa dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, namun tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah.

Menurut MK, petitum tersebut tidak sesuai dengan uraian alasan permohonan pemohon dalam posita. Sebab, dengan sendirinya pemohon menyadari bahwa ada ketidaksetaraan antara mahasiswa dengan profesor dan/atau dosen.

Pemaknaan pemohon terkait ketentuan yang digugat, menurut Mahkamah, justru sejalan dengan makna Pasal 9 Ayat (2) UU 12/2012, bahwa kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat memiliki hak berpendapat dalam forum mimbar akademik.

Hak berpendapat mahasiswa tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen.

"Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga MK sulit untuk memahami maksud permohonan pemohon," ujar Hakim MK Manahan MP Sitompul.

Baca juga: Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Nasional
Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

Nasional
Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

Nasional
Saksi Sebut Atasannya di KPK Terlibat Kasus Suap, Eks Penyidik Stepanus Robin: Mana Buktinya?

Saksi Sebut Atasannya di KPK Terlibat Kasus Suap, Eks Penyidik Stepanus Robin: Mana Buktinya?

Nasional
Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Nasional
Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan pada Pembela HAM Sektor Lingkungan di Tahun Ke-2 Jokowi-Ma’ruf

Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan pada Pembela HAM Sektor Lingkungan di Tahun Ke-2 Jokowi-Ma’ruf

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Nasional
Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.