ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020

Kompas.com - 29/09/2020, 16:11 WIB
Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINStaf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020.

Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020.

"Kasusnya ada sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester satu 2020," kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru.

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Bos Rp 153 Juta, Mantan Kepala SD di NTT Ditahan

Kemudian, ada 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan (OTT).

Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun.

Nilai suap yang diketahui dan ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 20,2 miliar dan nilai pungutan liarnya sekitar Rp 40,6 miliar.

"Rata-rata adalah 28 kasus per bulan dengan rata-rata tersangka yang ditetapkan 60 tersangka," ujar dia.

Baca juga: Korupsi Jiwasraya, Joko Hartono Tirto Dituntut Penjara Seumur Hidup

Diketahui, data itu bersumber dari kanal institusi penegak hukum dan media. Metode pemantauan dilakukan dengan analisis deskriptif.

Diberitakan sebelumnya, ICW mencatat tren penindakan kasus korupsi pada 2019 menurun bila dibandingkan 2018. Dari 454 kasus yang ditangani menjadi 271 kasus.

Peneliti ICW Tama S Langkun menduga, penurunan tersebut dipengaruhi bergesernya prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi, yakni melalui upaya pencegahan.

"Boleh jadi ke sana arahnya, jadi upayanya pencegahan. Bahkan KPK sekarang didorong untuk pencegahan, makanya penanganan perkaranya ke depan bisa turun karena didorong pencegahan," kata Tama di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X