Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Kompas.com - 28/09/2020, 15:11 WIB
Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau untuk terus memastikan perlindungan pada tenaga kesehatan beserta keluarganya sudah sesuai standar.

Imbauan yang disuarakan koalisi itu khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19

"Pemerintah harus memastikan perlindungan para tenaga kesehatan dan keluarganya melalui standar kesehatan dan keselamatan kerja," kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) Ede Surya Darmawan melalui keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: 30 Orang di Sleman Sembuh dari Covid-19, Sebagian Tenaga Kesehatan

Koalisi kesehatan terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA),

Ia melanjutkan, perlindungan juga harus diberikan melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, serta penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang ketat.

 

"Pemerintah (harus) mendukung dan memastikan semua layanan kesehatan yang menangani pasien Covid-19 memiliki dan menggunakan kelengkapan standar pelayanan minimum," ujar Ede.

Baca juga: Pemerintah Bakal Salurkan Insentif Tenaga Kesehatan Secara Bulanan

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia sangat tergantung dengan APD hasil impor dari luar negeri.

Namun, kata dia, kini Indonesia sudah mulai memproduksi APD buatan dalam negeri.

"Kita lihat, sebenernya APD itu ternyata sangat tergantung dengan bahan baku impor, dibuat di Indonesia kemudian diekspor kembali dan kita rebutan dengan yang diekspor itu," kata Wiku dalam diskusi online, Selasa (19/5/2020).

Wiku mengatakan, APD dalam bentuk gaun buatan Indonesia itu berbahan dasar polyester dan diberi nama INA United.

APD tersebut, lanjut dia, juga sudah teruji dan berstandar internasional dari World Health Organization (WHO).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X