Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Kompas.com - 28/09/2020, 15:09 WIB
Wakil Ketua Baleg yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta,  Sabtu (23/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Baleg yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja berlandaskan pada kepentingan publik.

Politisi yang akrab disapa Awi itu mencontohkan soal perlindungan tenaga kerja yang diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.

"Aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan. Tidak dibebaskan begitu saja. Jadi kami tetap memperhatikan perlindungan buruh, juga klim investasi agar tidak mati," kata Awi saat dihubungi, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Awi mencontohkan, pekerja tetap diberikan pesangon sebanyak 32 kali upah jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan penghitungan yang disesuaikan.

"Terkait kekhawatiran ditiadakannya pesangon. Tetap ada pesangon 32 bulan. Hanya dengan komposisi dan penghitungan yang berbeda," ujarnya.

Awi pun menilai aksi unjuk rasa yang akan dilakukan serikat buruh dan pekerja dalam beberapa hari ke depan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awi hanya mengingatkan agar unjuk rasa tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan.

"Harus dipastikan bahwa aksi unjuk rasa harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, misal tidakk mengganggu ketertiban umum, tidak merusak fasilitas negara," tuturnya.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja selama tiga hari, yaitu sejak Jumat (25/9/2020) hingga Minggu (27/9/2020).

Selanjutnya, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan di rapat tim perumus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X